Potret24.com, Pekanbaru – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru meminta Pemko Pekanbaru meminimalkan masalah yang muncul pasca pelantikan sejumlah pejabat.
Karena sejumlah persoalan muncul pasca Pemko Pekanbaru melakukan perombakan besar-besaran kepada sejumlah pejabat setingkat Fungsional, Administrator dan juga Pengawas.
Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Doni Saputra mengatakan, pihaknya sama sekali tidak mengetahui bagaimana dan kapan proses mutasi pejabat itu berlangsung.
Bahkan, kata dia, sampai pada pelantikan pun pejabat legislatif tidak mendapatkan tembusan dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru.
Kita tahunya mereka ini sudah dilantik, mungkin karena menganggap DPRD itu tidak ada, yah.
“Selama ini enggak pernah ada tembusan, yang dulu-dulu juga enggak pernah. Kita tahunya mereka ini sudah di lantik. Mungkin karena selama ini mereka menganggap DPRD Kota Pekanbaru itu tidak ada. Tapi bagi kami itu tidak masalah, ” ujar Doni Saputra, Kamis (03/03/2021).
Tapi dirinya berharap Pemko Pekanbaru bisa meminimalkan persoalan pasca pelantikan.
“Jangan sampai ada yang kecewa karena diganti dan bicara kesana-kemari. Itu khan tandanya tak elok dan ada persoalan pasca pelantikan,” tegasnya lagi.
Menurut anggota Fraksi PAN DPRD Pekanbaru ini, hal yang mesti dilakukan Pemko Pekanbaru adalah komunikasi dan koordinasi dengan DPRD Pekanbaru.
Dikatakannya lagi, proses perombakan pejabat tersebut sangat disayangkan oleh DPRD Kota Pekanbaru. Karena terkesan tidak transparan dan seolah ada sesuatu yang disembunyikan.
Apalagi menurut informasi yang dihimpun, surat mutasi dan pelantikan pun baru diterima pejabat yang bersangkutan saat larut malam.
Doni Saputra menilai seharusnya Pemko Pekanbaru memberikan kabar terkait rencana perombakan pejabat struktural dan fungsional di Kota Pekanbaru.
“Minimal ada tembusanlah ke DPRD Pekanbaru. Ini lhopersonal pejabat yang akan dilantik. Jangan main sendiri-sendiri saja,” tegasnya lagi.
Dirinya menilai DPRD Pekanbaru takkan melakukan intervensi terkait rencana Pemko Pekanbaru melakukan perombakan kabinetnya.
“InsyaAllah tidak akan ada intervensi, saya bisa jamin itu. Kami cuma minta dihargai sedikit saja. Minimal ada pemberitahuan ke DPRD Pekanbaru, ” tegasnya lagi.
Sebagai dua fungsi kelembagaan legislatif dan eksekutif, tak elok rasanya Pemko melakukan perombakan sekehendak hatinya saja.
“Saya dapat kabar adanya kerisauan sejumlah pejabat Pemko Pekanbaru terkait Isu-Isu pergantian. Beberapa di antara mereka sempat menghubungi saya terkait isu-Isu pergantian pejabat. Bahkan ada juga informasi bahwa pejabat baru Pemko Pekanbaru saat ini baik eselon II dan III merupakan orang-orang yang sengaja ditempatkan Sekdako Muhammad Jamil. Terakhir muncul juga dugaan yang saya terima, perombakan kabinet untuk persiapan Muhammad Jamil maju di Pilwako Pekanbaru mendatang,” katanya menambahkan.
Intinya tegas Doni Saputra, Komisi I DPRD Pekanbaru hanya menyesalkan riak-riak yang muncul pasca pelantikan.
“Kalau tidak ada riak-riak yang muncul, silahkan saja. Kami di Komisi I pun tidak ada masalah. Tapi kalau ada masalah yang muncul segera cari solusi sendiri. Masalahnya saat ini banyak pejabat eselon II dan III yang mengeluh sama kami. Mereka khawatir tiba-tiba dicopot tanpa alasan yang jelas. Karena menurut mereka jabatan yang sedang mereka sandang saat ini diincar puluhan pejabat lainnya yang menginginkan Jabatan tersebut. Terutama sekali di posisi strategis atau basah,” tegas Doni lagi.
Terakhir Doni berharap Pemko Pekanbaru mau berubah dan berkoordinasi terkait pengangkatan pejabat Pemko Pekanbaru.
“Artinya DPRD Pekanbaru diajak untuk bekerjasama terkait nama-nama pejabat yang akan dilantik. Kalau pun muncul masalah terkait personal yang dilantik nantinya akan dicarikan solusi nya bersama,” tegasnya lagi. (gr)
