Potret24.com, Pekanbaru – Sejumlah persoalan klasik di Pekanbaru masih belum terselesaikan meski masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru, Firdaus-Ayat Cahyadi, tidak akan lama lagi. Diantara persoalan tersebut yakni banjir, sampah hingga jalan rusak.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Pasla mengatakan saat ini pembangunan yang langsung menyentuh kepada masyarakat seperti diabaikan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.
“Karena mungkin prioritas pembangunan yang digesa itu lebih banyak menyedot ke perkantoran Tenayan, pembangunan yang hampir menyedot sebagian APBD,” cakap Roni, Sabtu (27/03/2021).
Lanjut politisi PAN ini, dia mencotohkan setiap tahun tidak ada bantuan untuk rumah ibadah. Bahkan MDTA yang sudah diajukan selama bertahun-tahun hingga kini belum diwujudkan oleh Pemko Pekanbaru.
Oleh karena itu, Pemko Pekanbaru semestinya bisa membagi-bagi anggaran yang juga dibutuhkan untuk keperluan masyarakat.
“Setiap pemimpin pasti kepingin ada kenang-kenangan, tetapi juga tidak lantas itu menjadi fokus sehingga masyarakat diabaikan. Ketika walikota mau selesai, harus ada program unggulan. Tetapi wajib juga memperhatikan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu warga Kecamatan Sukajadi, Sahaduddin mengingatkan kembali Walikota Pekanbaru agar berkerja sebagaimana mestinya.
“Perlu yang harus diingat, Firdaus itu masih Walikota Pekanbaru dan bukan Walikota Tenayan Raya. Konsekuensinya anggaran harus terbagi secara merata ke sejumlah kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru,” tegasnya, Minggu (28/03/2021).
Dirinya melihat Kota Pekanbaru saat ini sudah serba acak-acakan dan seakan tidak memiliki Walikota. “Sampah dimana-mana menumpuk, jalanan rusak parah serta fasilitas jalan pun ala kadarnya. Traffic light kadang hidup tapi lebih sering mati. Benar-benar tidak nyaman tinggal di Kota Pekanbaru saat ini,” tegasnya lagi.
Ditegaskannya Walikota Pekanbaru harus turun ke lapangan melihat situasi terakhir di Pekanbaru saat ini. “Lihatlah Pak Wali, rakyatmu sudah menjerit. Sampahmu menumpuk dimana-mana, jalanan serba rusak. Kalau tidak mau lagi mengurus Kota Pekanbaru, minta izin ke DPRD Pekanbaru untuk mundur. Biar sisa jabatan ini dicarikan orang yang lebih peduli dan mampu,” ujarnya menambahkan. (gr)