Potret24.com, Padang- Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat (Sumbar) mencatat jumlah penduduk miskin (Sumbar) bertambah 20.056.
Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Komisi II DPRD Sumbar Nurkhalis Bijo Dirajo meminta pemerintah daerah fokus untuk menjalankan program dan kegiatan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat bawah.
” Dalam situasi pandemi ini, masuk akal jika tingkat kemiskinan Sumbar meningkat. Untuk itu, program strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat harus berjalan optimal, ” katanya
Dia mengatakan agar program dan kegiatan berjalan optimal, pemerintah daerah mesti bersinergi dengan tenaga pendamping yang bekerja dan menjalankan teknis di lapangan.
Pada tahun 2021, fokus daerah kembali membangun pertembuhan ekonomi, bahkan alokasi pokok pikiran dewan juga direalisaikan untuk program pertanian dan perkebunan.
Untuk sektor ini, jangan setelah diberikan program dilepaskan. Pendampingan harus berjalan optimal, hingga dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
Meski pada skala nasional meningkatnya angka kemiskinan terjadi menyeluruh, dibandingkan Sumbar masih pada garis kewajaran.
Dia mengatakan, sektor pertanian Sumbar menjadi salah satu andalan, jika ada masyarakat yang pulang dari luar daerah, penggarapan lahan pertanian merupkan salah satu pilihan untuk berinvestasi.
Investasi bidang pertanian tidak hanya menguntungkan secara pribadi namun juga masyarakat sekitar.
Sementara itu Anggota Komisi II DPRD Sumbar Imral Adinansi mengatakan pengomtimalan pada sektor pertanian harus diperhatikan oleh pemerintah, pada pandemi Covid-19 melanda produksi gabah dan perkebunan tidak terlalu terdampak.
Penekanan kemiskinan harus dimulai dari sektor ini, hingga pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan berimbas kepada kesejahteraan masyarakat.
Disisi lain dia juga menjelaskan koperasi salah satu unsur strategis dalam menggerakan poros perekonomian kerakyatan di daerah dan menekan angka kemiskinan.
“Pemerintah harus andil dalam menyehatkan unsur itu, jika hal ini berjalan optimal akan menekan angka kemiskinan,” tegasnya.
Dilanjutkannya, pembangunan koperasi tidak hanya tugas pemerintah melainkan seluruh pihak terkait. (rio)
