Potret24.com, Pekanbaru – Pertemuan sejumlah relawan perjuangan Firdaus dan Ayat Cahyadi digelar, Senin (04/01/2020).
Hasilnya mereka meminta Walikota Pekanbaru mengevaluasi secara total kinerja Kadis DLHK, Agus Pramono.
Sejumlah fakta mereka sampaikan langsung kepada potret24.com terkait kinerja Agus Ramadhan selama menjabat Kadis DLHK kurun waktu lebih kurang setahun ini.
Seorang relawan kepada potret24.com mengatakan beberapa hal terkait persoalan yang sering terjadi di DLHK. Seperti kurangnya kesiapan armada angkutan sampah, terutama untuk lingkungan perumahan.
“Hal ini menyebabkan penerapan perwako no: 14 tahun 2020 tentang Tata kelola Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan di kota Pekanbaru terasa tidak terealisasi. Meskipun begitu ,hasil Retribusi bisa melewati target yang diberikan sesuai dengan pernyataan Kadis DLHK yg dimuat di beberapa media cetak dan Online,” tegas salah seorang relawan.
SElain itu katanya lagi, tidak konsistennya Kadis DLHK dalam menerapkan Keputusan Walikota Pekanbaru no: 52 tahun 2020, tentang Pengalihan Tugas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Keberhasihan di Kota Pekanbaru dari LKM RW kepada DLHK kota Pekanbaru.
“Karena menerapkan sistem pengelolaan Retribusi yg akan dikelola oleh Forum RTRW se-kota Pekanbaru,” tegasnya lagi.
Hal ini tegasnya lagi membuat PemKo Pekanbaru ataupun DLHK seakan menjilati ludah yg sudah dibuangnya sendiri.
Karena pasti ada evaluasi yg menyebabkan Pemko mengeluarkan Keputusan Walikota no:52 tahun 2020.
Selain itu tambahnya, seringnya terjadi kerusakan alat yang beroperasi di TPA Muara Fajar yang menyebabkan kemacetan armada untuk angkutan mengangkut sampah.
Sehingga dalam satu bulan sering terjadi penumpukan sampah akibat lambat pengangkutan dikarenakan terkendala kesiapan truk sampah.
Hal yang menjadi pertanyaan tegasnya lagi, berapa sebenarnya alat berat yang beroperasi di TPA Muara Fajar? Dan berapa anggaran yang dipersiapkan untuk setiap unitnya. Jangan sampai yang rusak juga dianggarkan dalam anggaran. Kalau dianggarkan untuk perbaikan tidak ada masalah,” tegasnya lagi.
Atas kondisi di lapangan seperti itu dirinya menilai Kadis DLHK Pekanbaru sepertinya tidak terlalu perduli dan tidak bisa memberikan solusi atas beberapa kondisi lapangan.
Karena di lapangan terbukti THL retribusi yang SOP nya untuk menarik retribusi terpaksa ikut mengatur kendaraan angkutan sampah dan harus bisa berkomunikasi langsung dengan RT/RW& serta Lurah untuk bisa mendapatkan Retribusi.
“Bahkan sering terlihat di lapangan THL Retribusi bekerja hingga tengah malam utk mengatur route mobil yang sebenarnya bukan tanggungjawab THL retribusi,” tegasnya.
Namun perjuangan THL tersebut kurang diberikan apresiasi oleh DLHK. Hal ini terbukti dengan diberhentikannya para THL hanya melalui WA tengah malam oleh Kadis DLHK.
Bahkah tambahnya lagi, sering Kadis DLHK secara lisan atau WA mengeluarkan pernyataan Kamu ingin saya bantu selesai kan ini.
“Kalau begitu Kamu jadi Kadis saya jadi kamu. Ucapan seperti ini terasa kurang layak dikeluarkan oleh seorang pejabat Kadis dalam menanggapi laporan anggotanya.” tambahnya lagi.
Hal selanjutnya tambahnya, strategi dan keputusan yang dibuat kurang pemikiran dan pendalaman. Hal ini dilihat saat Satgas Penegak Hukum yang ditugaskan untuk membantu THL Retribusi.
Namun belum sampai sebulan berjalan keputusan itu dibatalkan dan Satgas Gakkum diperintahkan kembali ke tugasnya mengawal TPS.
Kondisi saat ini tegasnya lagi mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah hampir disemua tempat di kota Pekanbaru.
“Walikota Pekanbaru sudah salah pilih orang dengan menempatkan orang yang tidak mengerti persoalan sebagai Kadis DLHK. Jangan sampai lemahnya kinerja Kadis DLHK akan mencoreng kepemimpinan orang yg sudah kami perjuangkan. Karena ketidakmampuan anda sebagai Kadis dalam mengurus sampah ini,” tegasnya lagi. (gr)
