Potret24.com, Meranti – Beberapa hari terakhir publik media sosial dihebohkan dengan cuitan Abu Janda terhadap Natalius Pigai. Abu janda membuat cuitan tentang evolusi yang ditujukan kepada natalius pigai.
Cuitan itu pun dianggap sebagai syarat rasisme pemecah belah. Sejumlah pihak dan ormas mengecam cuitan Abu Janda.
Salah satunya KNPI Kabupaten Meranti.
Menurut Ketua KNPI Meranti, Rudi Tanjung, cuitan Abu Janda terhadap Natalius Pigai syarat rasisme pemecah belah.
“Hal ini di lihat sebagai bentuk rasisme yang justru akan menyulut perpecahan sebagai bangsa yang beragam dan memancing reaksi masyarakat Papua atas ketidaknyamanan akibat cuitanya abu janda,” ucapnya.
Ia berharap, Sontak hal ini membuat sejumlah aktivis Pemuda Indonesia berang, tidak terkecuali juga Ketua DPD KNPI Meranti Bung Rudi Tanjung.
Rudi menegaskan, pernyataan Abu Janda ini sangat tidak elok dan bertentangan dengan etika budaya asli Indonesia yang sangat menghormati keberagaman sebagai Bangsa yang majemuk.
“DPD KNPI Meranti mendukung penuh langkah hukum yang dilakukan oleh jajaran DPP KNPI yang telah melaporkan abu janda ke Bareskrim Mabes Polri,” tegasnya.
“Kita inginkan agar yang bersangkutan benar-benar mendapatkan pelajaran supaya kedepan tidak asal mengeluarkan kata-kata yang bisa melukai sesama saudara sebangsa,” imbuhnya.
Polisi diharapkan segera respon dan bertindak terkait cuitan Abu Janda. Sehingga kedepannya cuitan dianggap menimbulkan kegaduhan ini menjadi pelajaran bagi oknum-oknum yang mendugungkan terkait SARA.
“Kepolisian Republik Indonesia menyelesaikan kasus ini agar kedepan bisa menjadi pelajaran bagi oknum-oknum tertentu yang selama ini sering mendengungkan issue SARA, RASIS, dan selalu membuat ujaran kebencian ditengah-tengah masyarakat maupun melalui media sosial,” cetusnya.
Rudi mencontohkan salah satu ketegasan bila cuitan Abu Janda terjadi di wilayah Kabupaten Meranti. Tak tanggung-tanggung, tindakan tegas melalui jalur hukum akan ditempuhnya demi menjaga keutuhan Republik Indonesia.
“Saya tidak akan pandang bulu, karena tidak ada manusia di Indonesia yang kebal hukum. Bahkan sekelas pejabat negara pun jika bersalah di mata hukum, ya harus dihukum,” tegas Rudi Tanjung.(***)
