Potret24.com, PADANG – Warga Luhak 50 Kota diminta waspada karena sesuai infomasi di lapangan banyak KPPS Pilkada Sumbar hasil test rapidnya reaktif. Sebagian lainnya bahkan dipastikan positif Covid-19 sesuai hasil tes swab.
Kondisi ini mengakibatkan KPU Sumbar diminta memberitahukan secara resmi siapa saja anggota KPPS yang terjangkit Virus Corona. Namun Sekretaris IWO Luhak 50 Provinsi Sumbar, Rionaldo berpendapat lain.
Menurutnya informasi rekam medis adalah informasi dikecualikan.
“Itu masuk kategori informasi dikecualikan, KPU umumkan by name by address melanggar UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik,” ujar Ryo lewat statement press Jumat (4/12/2020) lalu ke sejumlah media.
Tapi lain soal kalau petugas KPPS yang reaktif atau positif itu memberikan izin atau yang bersangkutan menyampaikan ke publik bahwa dia postif atau reaktif.
“Kalau yang bersangkutan beritikad untuk sampaikan ke publik, maka informasi dikecualikannya otomatis lepas,” ujar Ryo biasa disapa Briges di kalangan jurnalis di Provinsi Sumbar.
Terus bagaimana KPU mesti menyikapinya, menurut Ryo solusinya adalah jika reaktif test swab jika positif maka KPPS yang terpapar covid-19 diganti segera.
“Menunggu positif negatif menurut protokol kesehatan harus isolasi 14 hari atau dua kali konversi swabnya negatif. Jika ini dilaksanakan tak keburu dengan hari pencoblosan yang lima hari lagi,” ujarnya.
Selain itu masifnya KPPS reaktif atau positif covid-19, KPU harus meluruskan ini berkaitan dengan partisipasi pemilih.
“KPU harus bekerja keras dan cepat serta masif untuk membuat peta TPS aman covid dan itu harus viral ke masyarkat, agar was-was pemilih tidak menjadi akut yang berdampak pemilih enggan ke TPS pada hari H pencoblosan,” ulasnya.
Untuk itu KPU harus menggandeng sebanyak mungkin media dan influencer di media sosial untuk menyebarkan TPS aman covid-19 itu dan memastikan semua TPS menerapkan protokol kesehatan saat hari pencoblosan tersebut. (rio)
