Potret24.com, PEKANBARU – Untuk kesekian kalinya Dinas PUPR Kota Pekanbaru kembali mendata jumlah titik banjir di Kota Pekanbaru.
Hasilnya diketahui jumlah total titik banjir di Kota Pekanbaru mencapai 375 titik. Hal ini sesuai masterplan penanganan banjir di Kota Pekanbaru yang hasilnya sudah rampung dan siap dicarikan solusinya.
Menyikapi data 375 titik banjir di Kota Pekanbaru, Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution menjelaskan, pihaknya dalam waktu dekat segera mencarikan solusi yang tepat untuk segera mengatasinya.
Bahkan sesuai data yang dimilikinya, pihaknya juga sudah memiliki catatan data diameter drainase, dan cara untuk menangani masalah di masing-masing titik masalah banjir tersebut.
Kata dia, PUPR juga telah melakukan inventarisasi titik banjir tersebut, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kita sudah punya datanya, ada 375 titik yang bermasalah di seluruh kecamatan di Kota Pekanbaru. Sudah kita inventarisir, tinggal menyesuaikan dengan keuangan kita,” kata Indra Pomi, Kamis (31/12/2020).
Ia menyebut, untuk penanganan ratusan titik bermasalah tersebut akan terbagi dalam jangka waktu pendek, jangka waktu menengah dan jangka waktu panjang.
“Ada yang bisa ditangani dengan cepat, misalnya yang tersumbat. Ada juga yang membutuhkan perencanaan terlebih dahulu,” jelasnya.
Sementara itu seorang warga Rumbai meminta Kadis PUPR Pekanbaru lebih serius menangani persoalan banjir di Kota Pekanbaru yang sudah terjadi puluhan tahun.
“Kita minta Kadis PUPR lebih serius bekerja dan mengatasi persoalan banjir di Kota Pekanbaru. Itu saja PR yang diminta masyarakat Pekanbaru dan harus segera diselesaikan. Jangan seperti yang sudah-sudah. Konsep hanya di atas kertas saja tanpa adanya solusi yang tepat untuk segera mengatasinya,” kata Ismet Abdullah kepada potret24.com.
Pihaknya juga meminta mulai Tahun 2021, Dinas PUPR Kota Pekanbaru bekerja lebih serius untuk mengatasi persoalan infrastruktur di Kota Pekanbaru.
“Jangan seperti yang sudah-sudah. Berita yang diterima masyarakat hanya masalah korupsi yang terjadi di PUPR. Kita stop lembaran lama dan kita mulai lembaran baru dengan konsep yang jelas serta jauh dari aspek-aspek penyimpangan keuangan daerah,” tegasnya lagi. (gr)
