Potret24.com, Jakarta – Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menerima laporan terkait adanya sekolah yang belum menerima program bantuan kuota internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di 19 provinsi. Adapun sekolah yang belum menerima bantuan kuota internet itu dari berbagai jenjang di 19 provinsi tersebut.
“Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) kembali menerima informasi dan laporan terkait sekolah-sekolah yang belum kunjung mendapatkan bantuan kuota internet dari Kemdikbud, untuk periode bulan pertama September,” ujar Koordinator P2G, Satriawan Salim, dalam keterangannya, (27/10/2020).
Adapun 19 provinsi yang sekolahnya masih belum menerima bantuan kuota tersebar di Aceh hingga Kalimantan Utara. Sekolah tersebut belum mendapatkan bantuan kuota internet pada September.
“Kami menerima laporan dari para guru jaringan P2G yang tersebar dari 19 provinsi: Aceh, Sumbar, Kepri, Riau, Sumsel, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTT, Sulut, Sultra, Sulsel, Kaltim, Kalteng, Kalbar, dan Kaltara. Bahwa para siswa dan guru belum dapat bantuan kuota internet bulan September,” kata Satriawan.
Satriawan mengatakan siswa dan guru di daerah, termasuk di Jakarta masih banyak yang belum mendapatkan bantuan kuota internet. Padahal bantuan kuota internet itu dibutuhkan bagi guru dan siswa untuk mengurangi beban selama menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Lebih lanjut, Kemendikbud sudah mulai menyalurkan subsidi kuota bulan kedua Oktober pada 22-24 Oktober (tahap 1). P2G menilai Kemendikbud tidak benar-benar serius dalam melaksanakan program yang memakan dana jumbo, sebesar Rp 7,2 triliun untuk empat bulan sampai Desember.
P2G mengaku telah menyampaikan laporan adanya siswa dan guru yang belum menerima bantuan kuota internet sejak September lalu. Namun, Satriawan mengatakan persoalan yang sama relatif dilaporkan dari tempat yang sama hingga saat ini, bahkan ada penambahan provinsi yang belum menerima bantuan.
“Laporan kepada P2G perihal siswa dan guru belum menerima bantuan kuota sebenarnya sudah pernah disampaikan akhir September lalu. Persoalan yang sama relatif dari tempat yang sama juga, masih terjadi hingga sekarang. Bahkan ada penambahan beberapa provinsi sehingga jumlahnya bertambah,” ujar Satriawan.
“Artinya, Kemdikbud tidak serius dalam menindaklanjuti temuan-temuan keluhan bantuan kuota bulan September lalu. Padahal mendapatkan bantuan kuota ini merupakan hak dasar siswa dan guru agar pembelajaran PJJ khususnya daring tetap terlaksana,” ungkapnya.
Sementara itu Sekretaris P2G, Afdhal meminta agar Kemendikbud berempati pada guru yang tetap semangat melakukan tugas belajar mengajar meski belum mendapat bantuan kuota internet.
Afdal menyebut orang tua juga banyak yang menanyakan ke pihak guru dan kepala sekolah terkait kapan bantuan kuota dari Kemdikbud ini cair ke nomor ponsel mereka (anaknya).
Afdhal menyebut pihak sekolah sudah berupaya memenuhi syarat terkait pencairan bantuan kuota tersebut dengan melakukan pendataan, verifikasi, validasi dan menandatangani SPTJM serta mengirimkannya. Namun menurutnya bantuan kuota internet ini baru terserap bagi 35 juta pada bulan Oktober, padahal ada 58 juta data pendidik dan peserta yang mesti disalurkan bantuan kuota internet tersebut.
“Mestinya 58 juta penerima kuota ini sudah diberikan sedari September. Walau ada persoalan kendala teknis terkait verifikasi validasi yang masih ada. Tapi mestinya sudah bisa diselesaikan, sebab sudah 1 bulan lebih waktu perbaikannya,” kata Afdhal. (gr)
