Potret24.com, Pekanbaru– Menguapnya miliaran rupiah pembayaran dana publikasi kerjasama media tahun anggaran 2020 di DPRD kota Pekanbaru dalam waktu dekat segera dilaporkan ke aparatur hukum di Kota Pekanbaru.
“Biar semua jelas dan transparan sebaiknya aparatur hukum yang bertindak. Biar mereka sidik dugaan penyimpangan anggaran tersebut. Teralokasi ke sejumlah media atau hanya dinikmati hanya segelintir oknum di Sekwan DPRD Pekanbaru,” ujar seorang oknum anggota wartawan yang enggan disebutkan namanya.
Ditegaskannya lagi, praktek kucing-kucingan ataupun sistem tebang pilih yang selama ini diduga terjadi di DPRD Pekanbaru terkait alokasi anggaran publikasi telah tercium sejak Agustus 2020 lalu.
Hal ini disinyalir berawal viralnya pemberitaan dana publikasi media yang tak kunjung dibayar selama enam bulan.
“Biarlah aparatur hukum yang bertindak. Biar jelas kemana alokasi anggaran publikasi kerjasama yang diduga dihabiskan oknum di Sekwan DPRD Pekanbaru,” katanya menambahkan.
Sementara Plt Sekwan DPRD Pekanbaru mengatakan, setiap harinya saya membantu dewan 45 orang dan kalian selalu ribut-ribut, selagi kalian ribut saya tidak akan menjalankannya, tegas Rika.
Lebih lanjut Rika menyampaikan, kalau tidak saya anggarkan dana publikasi media kalian mau bilang apa, saya (Rika-red) penangung jawab disini, kalau masalah data pembayaran semua lengkap jawabnya dengan sedikit emosi.
Terkait dugaan menguapnya dana publikasi media di DPRD Pekanbaru sempat mengemuka dalam beberapa minggu ini.
Hal ini setelah potret24.com mendapati dugaan penyimpangan terkait pembayaran dana publikasi media.
Sementara hasil penelusuran media dilapangan, apa yang disampaikan Plt Sekwan DPRD Pekanbaru Badria Rikasari terhadap dana publikasi di DPRD Kota Pekanbaru, hanya pemanis bibir saja.
Buktinya ada media yang dapat dua, kalau Rika mengatakan dapat satu itu bohong, apa perlu kita sampaikan buktinya. sudah ada sama kita jelas sumber yang tidak mau disebut namanya.
Di tempat terpisah, menurut Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Medai Online Indonesia (DPW MOI) Riau, Amponiman via ponselnya, Selasa lalu menyampaikan, seharusnya mereka (Rika-red) harus transparan terhadap anggaran publikasi media,
yang mana Dewan Pimpinan Wilayah Riau Media Online Indonesia (DPW-MOI) Riau, minggu laly kita telah menyurati unsur pimpinan DPRD kota beserta seluruh ketua Fraksi, yang sampai saat ini kita masih belum mendapat jawaban atau tanggapan dari dewan yang bersangkutan.
Lanjut Poniman, bahwa inti dalam surat kita, kita minta kepada pihak DPRD Kota Pekanbaru selaku penyambung lidah rakyat, berkenan menerima dan memberi penjelasan kepada publik melalui rapat dengar pendapat (RDP) nantinya dan kita minta siapa saja media yang sudah menerima anggaran publikasi tersebut, juga seperti apa sistim pembayarannya, agar dibuka bersama-sama, tegas dam pinta Poniman yang juga salah satu pimpinan di salah satu media online ini. (Tim/Red)
