Potret24.com, PEKANBARU – Miliaran rupiah pembayaran dana publikasi kerjasama media tahun anggaran 2020 di DPRD kota Pekanbaru diduga tidak transparan.
Adapun sebagian yang dibayar terkesan main kucing-kucingan dan sistem tebang pilih pun terjadi.
Mencuatnya dana pembayaran dana publikasi media yang terjadi di DPRD kota Pekanbaru itu, hal ini disinyalir berawal viralnya pemberitaan dana publikasi media yang tak kunjung dibayar selama enam bulan.
Hal ini membuat jajaran di pengguna anggaran kebakaran jenggot, akibat diserbu kuli tinta untuk mencari kebenaran.
Hal tersebut tercetus, ketika beberapa wartawan Senin silam mendatangi dan konfirmasi kepada Plt. Sekwan, Badria Rikasari di ruang kerjanya. Menurut Rika setiap harinya saya membantu dewan 45 orang dan kalian selalu ribut-ribut, selagi kalian ribut saya tidak akan menjalankannya, tegas Rika.
Lebih lanjut Rika menyampaikan, kalau tidak saya anggarkan dana publikasi media kalian mau bilang apa, saya (Rika-red) penangung jawab disini, kalau masalah data pembayaran semua lengkap jawabnya dengan sedikit emosi.
Terkait dugaan menguapnya dana publikasi media di DPRD Pekanbaru sempat mengemuka dalam beberapa minggu ini.
Hal ini setelah potret24.com mendapati dugaan penyimpangan terkait pembayaran dana publikasi media.
Sementara hasil penelusuran media dilapangan, apa yang disampaikan Plt Sekwan DPRD Pekanbaru Badria Rikasari terhadap dana publikasi di DPRD Kota Pekanbaru, hanya pemanis bibir saja. Buktinya ada media yang dapat dua, kalau Rika mengatakan dapat satu itu bohong, apa perlu kita sampaikan buktinya. sudah ada sama kita jelas sumber yang tidak mau disebut namanya.
Di tempat terpisah, menurut Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Medai Online Indonesia (DPW MOI) Riau, Amponiman via ponselnya, Selasa lalu menyampaikan, seharusnya mereka (Rika-red) harus transparan terhadap anggaran publikasi media,
yang mana Dewan Pimpinan Wilayah Riau Media Online Indonesia (DPW-MOI) Riau, minggu laly kita telah menyurati unsur pimpinan DPRD kota beserta seluruh ketua Fraksi, yang sampai saat ini kita masih belum mendapat jawaban atau tanggapan dari dewan yang bersangkutan.
Lanjut Poniman, bahwa inti dalam surat kita, kita minta kepada pihak DPRD Kota Pekanbaru selaku penyambung lidah rakyat, berkenan menerima dan memberi penjelasan kepada publik melalui rapat dengar pendapat (RDP) nantinya dan kita minta siapa saja media yang sudah menerima anggaran publikasi tersebut, juga seperti apa sistim pembayarannya, agar dibuka bersama-sama, tegas dam pinta Poniman yang juga salah satu pimpinan di salah satu media online ini. (Tim/Red)
