Potret24.com, Jakarta – Awal pekan ini diramaikan dengan aksi Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang membeberkan borok perusahaan BUMN energi tersebut.
Dalam sebuah tayangan video yang diunggah di akun YouTube POIN, Ahok menyebut ada direksi yang hobi melobi menteri hingga direksi yang suka ngutang dan tak mempedulikan investor.
Hal ini ternyata jadi bumerang buat Ahok. Ahok bahkan disebut biang kegaduhan karena telah membuka aib Pertamina. Pengamat BUMN yang pernah menjabat sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai apa yang dibicarakan oleh Ahok adalah tugasnya sebagai seorang komisaris.
Said menilai hal tersebut adalah pengumuman jika Ahok tak mampu menjalankan tugas yang baik sebagai komisaris.
“Beliau mengumumkan bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai komisaris. Semua yang disampaikannya itu adalah tugas komisaris,” tuturnya, Selasa (15/09/2020).[Form id=”8″]
Menurut Said, sebagai komut seharusnya Ahok menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Karena itu yang bisa melakukan lobi-lobi adalah Ahok. Namun jika direksi yang melobi, ahok bisa menindak direksi tersebut.
“Saya nggak lihat seperti itu, karena kewenangan komisaris itu bahkan bisa menonaktifkan direksi. Jadi lucu, dia itu punya kewenangan itu,” tuturnya.
Menurut Said hal yang paling utama untuk membenahi BUMN itu adalah menjaga Pertamina dari intervensi luar, termasuk intervensi dari pemerintah dan penguasa. Dia menambahkan hal itu juga merupakan tugas dari komut.
“Pengaruh intervensi pemerintah terhadap Pertamina itu besar sekali. Utang pemerintah ke Pertamina itu mungkin sekitar Rp 100 triliun lebih. Kedua intervensi terhadap program-program Pertamina untuk pembangunan kilang misalnya, itu kan pemerintah yang berubah-ubah. Ketiga intervensi penguasa mafia minyak pengadaan BBM oleh Pertamina. Jadi musuhnya itu, dan itu tugas komisaris,” tutupnya.
Komisi VI DPR Andre Rosiade bahkan meminta agar Ahok dicopot dari jabatannya. Karena Ahok dinilai membuat gaduh. Menurut Andre penyataan yang diungkapkan Ahok adalah masalah internal Pertamina dan bukan untuk konsumsi publik.
“Seharusnya komut itu kalau ada masalah, perbaikan, dia selesaikan di internal atau laporkan ke Menteri BUMN, tidak mengumbar ke keluar, sehingga menimbulkan kegaduhan dan memberikan citra negatif kepada Pertamina yang berjuang di semester kedua tahun 2020 ini untuk mengembalikan, mendapatkan keuntungan setelah di semester pertama rugi kan,” papar Andre.
Andre menyayangkan upaya Pertamina memperbaiki kinerjanya justru dipatahkan dengan pernyataan-pernyataan Ahok yang negatif. Politikus Partai Gerindra itu lantas menyindir balik Ahok.
“Kalau memiliki kinerja baik, saya tanya, Pak Ahok itu bicara kilang, bicara ini, pernah nggak Pak Ahok. Pak Ahok itu ke kilang itu baru 1 kali, ke Tuban waktu mendampingi Presiden. Coba, pernah nggak ke kilang Pertamina yang lain?” sebut Andre.
“Lalu yang kedua, pernah nggak Pak Ahok ke unit hulu, ya, ke unit hulu Pertamina sekali saja? Catat kapan waktunya. Lalu tunjukkan ke kita prestasi Pak Ahok itu apa sih? Apa sih yang dilakukan Pak Ahok di Pertamina? Dia klaim ini kinerjanya. Yang mana?” imbuhnya. (gr)
