Potret24.com, Jakarta – Isu reshuffle menteri yang dimunculkan oleh Presiden Joko Widodo ‘direm’ pihak Istana. Wacana reshuffle pun diprediksi muncul lagi di saat kondisi lebih tenang dibandingkan saat ini.
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya berbicara soal pernyataan Mensesneg Pratikno yang ‘mengerem’ isu reshuffle.
Menurut dia, sangat besar kemungkinannya pernyataan Pratikono datang dari Jokowi sendiri. Ini ditujukan agar pro kontra soal reshuffle segera disudahi.
“Statement seorang Mensesneg memang sepertinya nggak mungkin berasal dari dirinya sendiri, dengan karakter Pratikno yang loyal dan bukan politisi. Lebih besar kemungkinan statement tersebut berasal dari Jokowi,” ungkap Yunarto, saat dihubungi, Selasa (7/7/2020).
“Kenapa? untuk mengerem pro kontra yang semakin liar, manuver politik dari menteri yang ingin mempertahankan jabatan atau bahkan saling serang, termasuk manuver parpol sebagai salah satu stakeholder,” tambah dia.
Yunarto juga menilai isu terkait keputusan-keputusan strategis yang sangat dipengaruhi soliditas partai koalisi juga ada hubungannya dalam hal ini. Salah satunya mengenai RUU Cipta Kerja.
Meski Istana berusaha meredam isu ini, wacana reshuffle menurut Yunarto akan kembali muncul. Hanya saja, ia memprediksi, kemungkinan reshuffle kembali dilontarkan bila pro dan kontra yang terjadi saat ini sudah mereda.
“Apakah berarti tidak akan ada reshuffle? Masih sangat mungkin, dan lebih mudah buat Jokowi membuat keputusan reshuffle dalam kondisi yang lebih tenang dan tanpa tekanan pro dan kontra seperti yang kencang saat ini terjadi,” kata Yunarto.
Seperti diketahui, Wacana soal reshuffle sebenarnya muncul dari pernyataan Jokowi sendiri. Dalam sidang dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, Jokowi tampak marah karena penanganan pandemi virus Corona (COVID-19) yang masih jauh dari harapannya.
Saat itu, Jokowi mengeluarkan ancaman akan melakukan reshuffle kepada menteri yang dianggap kurang mumpuni. Hanya saja, video ‘kemarahan’ Jokowi itu baru dibuka ke publik pada 28 Juni lalu.
“Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah ke pemerintahan. Akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara,” kata Jokowi seperti arahannya kepada Kabinet Indonesia Maju dalam rapat terbatas pada 18 Juni 2020, seperti yang ditayangkan YouTube Setpres, Minggu (28/6/2020).
“Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, Bapak-Ibu tidak merasakan itu sudah,” sambungnya. (gr)
