Potret24.com, PEKANBARU – Pasca penundaan revisi pengesahan RPJMD, DPRD Pekanbaru harus melakukan kajian ulang terkait beberapa aspek di dalamnya. Karena banyak aspek terutama aspek penanganan Covid-19 yang harus dimasukkan ke dalam materi RPJMD tersebut.
Demikian dikatakan Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Yasser Hamidy saat dihubungi potret24.com, Senin (01/06/2020) malam.
Pihaknya menilai penyerahan kembali berkas pengesahan revisi RPJMD oleh Pemprov Riau menjadi bukti adanya ketidakberesan saat pengesahan revisi RPJMD tersebut.
Dirinya tetap berharap segala aspek terkait kondisi wabah Corona dimasukkan ke dalam materi RPJMD tersebut.
“Kita jangan pura-pura lupa saat ini tengah menghadapi kondisi di tengah wabah Corona. Dan revisi RPJMD tersebut harus include dengan kondisi tersebut. Dan tak bisa dikesampingkan, seakan-akan kondisi saat ini normal-normal saja,” katanya lagi saat dihubungi.
Pihaknya menilai semua anggota DPRD Pekanbaru harus punya pemahaman yang sama terkait hal tersebut. Artinya kalau sudah sama-sama paham, baru kita kembali duduk bersama untuk melakukan pembahasan.
Selain itu dirinya meminta segala aspek terkait toke-toke yang nantinya berkecimpung dalam area RPJMD harus dikesampingkan terlebih dahulu.
“Ingat, kita ini wakil rakyat. Semua yang kita lakukan harus mengkedepankan kepentingan rakyat. Bukan kepentingan toke-toke tersebut,” tegasnya lagi.
Pihaknya juga sangat berharap para anggota DPRD Pekanbaru kembali duduk bersama untuk melakukan pembahasan terkait revisi RPJMD tersebut.
“Tapi benar-benar harus direvisi. Ingat bukan hanya sekedar revisi untuk kepentingan toke,” tegasnya lagi.
Terakhir dirinya berharap Sekwan DPRD Pekanbaru Badria Rikasari tidak berpihak terlalu kentara dengan kondisi di DPRD Pekanbaru saat ini.
“Harus bisa memposisikan dirinya sebagai Sekwan DPRD Pekanbaru dan bukan hanya Sekwan sebagian anggota DPRD Pekanbaru,” tegasnya lagi.
Dirinya menilai penolakan ataupun penundaan revisi RPJMD itu ada salahnya Sekwan sebagian anggota DPRD Pekanbaru.(gr)
