Potret24.com, Pekanbaru– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta agar data masyarakat penerima bantuan sosial (Bansos) terdampak virus corona (covid-19) yang tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non DTKS) dapat dipertanggungjawabkan secara sah.
Pasalnya, bila data tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, penyaluran bantuan sosial juga akan mengalami keterlambatan.
“Kita tahu, seperti apapun kita mengolah pergeseran anggaran, menyediakan uangnya. Tapi kalau ketika eksekusi tidak dilakukan dengan data benar, atau sampai hari ini tidak ada satu pun yang bertanggung jawab terhadap data penerima yang akan dibantu, ini menjadi kesulitan dan ini akan menjadi penyebab keterlambatan penyaluran,” kata Asisten III Sekdaprov Riau Syahrial Abdi, Rabu (06/05/2020).
Dikatakan Syahrial, Pemprov Riau bersama DPRD telah sepakat untuk menuntaskan persoalan terkait hambatan dalam penyaluran bantuan tersebut.
“Tentunya, Pemprov Riau sudah sangat siap untuk anggaran yang akan dikucurkan. Mudah-mudahan mekanisme by name by adress, atau bila memerlukan rekening, untuk disiapkan, kita minta bantu kabupaten/kota untuk menyerahkan data yang terpilah tapi terpadu,” jelasnya.
“Terpilah, maksudnya kita tahu dari mana itu sumbernya. Terpadu, kita harap itu adalah data yang sinkron antara data kesejahteraan sosial dan Non DTKS,” kata Syahrial lagi. (adv)
