Potret24.com, PEKANBARU – Penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat Pekanbaru dipastikan tersendat. Hal ini dikarenakan Pemko Pekanbaru disinyalir belum melakukan pembayaran terhadap sembako yang akan disalurkan.
Menyikapi hal ini Komisi I DPRD Kota Pekanbaru mendatangi gudang pengemasan sembako yang berada di Jalan Patimura dan gudang Bulog Riau, Kamis (28/05/2020).
Sidak yang dipimpin langsung Ketua Komisi I Doni Saputra dan diikuti oleh anggota komisi lainnya seperti Firmansyah, Ida Yulita Susanti, Indra Sukma, Isa Lahamid, dan diikuti juga Roni Pasla, Rois, Arwinda, Sovia, Irman, Sabarudi dan Mulyadi.
Rombongan ini sengaja turun untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait lambannya pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease (Covid-19).
“PSBB di Pekanbaru sudah selesai. Tapi bantuan tahap kedua belum juga selesai. Dan kita juga dapat informasi bahwa pendistribusian bantuan dihentikan. Persoalan ini akan kita kejar apa masalahnya,” cakap Doni usai lakukan sidak.
Ketika disinggung kenapa pendistribusian bantuan tersebut akan dihentikan, politikus PAN ini menuturkan penghentian pendistribusian bantuan tersebut bisa saja dikarenakan adanya permasalahan dalam pembayaran antara Pemko Pekanbaru dan Bulog Riau.
“Tadi sudah saya tanyakan, tetapi mereka (Bulog) menjawab seperti tidak merinci bahwasanya data dan juga pembayaran yang belum ada. Jadi dasar kita turun ke lapangan ini karena ada laporan yang masuk ke Komisi I,” jelasnya.
Sementara itu Ida Yulita Susanti, mengatakan bahwa tujuan mereka melakukan Sidak ini untuk melihat langsung kejelasan jumlah bantuan dan nilai isi bantuan.
“Tentu ada opini yang beredar kok disebut Rp250 ribu sementara barang yang diterima Rp160 ribu. Kita sebagai wakil rakyat tentu ingin memastikan yang diterima masyarakat apa sudah sesuai budget yang dianggarkan di dalam anggaran kita, jangan sampai ada oknum-oknum yang bermain dalam suasana musibah hari ini,” jelasnya.
Karena sudah masuk persoalan hukum, Ida menuturkan DPRD turun ke lapangan dan lakukan Sidak untuk melihat sudah berapa bantuan yang didistribusikan.
Selain itu DPRD juga mempertanyakan berapa jumlah Bansos yang telah didistribusikan dan sampai dimana pendistribusian serta anggarannya.
Adapun dinas yang akan dipanggil oleh DPRD Pekanbaru adalah Disperindag dan Inspektorat karena ada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas menjadi pendamping pengadaan barang dan jasa terhadap penanganan Covid-19.
“Sejauh mana pendampingan mereka terhadap pendampingan pengadaan barang ini karena nilai uang negara yang dikeluarkan serupiah pun harus dipertanggung jawabkan. Nah, hasil temuan kita tadi di lapangan, ternyata ada juga di sana titipan beras dari RW siaga, sementara yang kita tahu RW Siaga juknisnya bantuan dari Provinsi. Adalagi beras di sana, entah dari swasta atau dari pemerintah, ini yang nantinya akan kita minta dari pemko. Jangan sampai PSBB ini selesai, tanggung jawab pemerintah selesai, padahal belum selesai,” tegas Ida.
Sementara itu Kabid Komersial Bulog Riau, Wiwin Indratno menuturkan untuk tahap pertama Bulog Riau menyalurkan sekitar 30 ribu paket bantuan dan untuk tahap kedua yang akan disalurkan sebanyak 60.625 paket bantuan.
Ketika disinggung bahwa PSBB tahap ketiga sendiri yang akan berakhir dua hari lagi, Wiwin menuturkan Disperindag Kota Pekanbaru hanya baru melakukan pemesanan untuk tahap kedua. (gr)
