Potret24.com, Bengkalis– Wacana penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Bengkalis kembali menyeruak. Sejumlah organisasi keagamaan di Kabupaten Bengkalis mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu beradasarkan pertimbangan bawa kabupaten Bengkalis termasuk zona merah perkembangan penyebaran Covid-19.
Usulan tersebut disampaikan 12 organisasi keagamaan dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Agama Jalan Kelapapati Darat, Bengkalis, Rabu (06/05/2020).
Pertemuan tersebut langsung dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis, H Carles. Kemudian dihadiri 12 tokoh organisasi keagamaan dan pengurus masjid, serta seluruh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), membahas situasi terkini terkait penyebaran Covid-19 di Negeri Junjungan Kabupaten Bengkalis yang semakin mengkhawatirkan.
Pertemuan itu menghasilkan keputusan bersama, mendesak Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk segera menerapan PSBB, sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19. Alasannya, saat ini seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau sudah dinyatakan sebagai zona merah Covid-19. Di samping itu, tingkat kesadaran masyarakat dalam mencegah Covid-19 masih tergolong rendah.
“Berdasarkan hasil rapat yang dihadiri para tokoh agama dan Kepala KUA se-kabupaten Bengkalis, mengusulkan agar Plh Bupati Bengkalis menerapkan PSBB,” ungkap Kepala Kantor Kementerian Agama, H Carles.
Para tokoh agama yang menandatangani surat usulan penerapan PSBB tersebut, yakni dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis H Amrizal, Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bengkalis Dr H Suwarto, Al Jami’atul al Wasliyah Kabupaten Bengkalis Awalaudin Hasibuan. Kemudian, dari unsur Persatuan Mubaligh Bengalis Sabli Afandi, Badan Amil Zakat Kabupaten Bengkalis H Ali Ambar, IKADI Kabupaten Bengkalis Bahruddin Ashuri.
Pengurus Masjid Agung Istiqomah Ismail, Pengurus Masjid Besar Al Kautsar Kecamatan Bengkalis H Sudirman, Pengurus Masjid Besar Arraudah, Kecamatan Bantan H Danuri Ahmad, Penyelenggara Budha Dito, FKUB Kabupaten Bengkalis H M Nurnawawi, dan Penyelenggara Kristen Denggan Simatupang.
Para tokoh organisasi keagamaan dan pengurus masjid ini, seluruhnya memubuhkan tanda tangan, yang diketahui oleh Plt Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis H Carles.
Diungkapkan Carles, usulan para tokoh agama agar Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera menerapkan PSBB, karena beberapa alasan. Pertama, sebagai langkah antisipasi atau dengan kata lain lebih baik mencegah dari pada mengobati (darul mafasid jalbul masholeh).
“PSBB adalah solusi agar pemerintah, aparat, dan lainnya dapat mematuhi aturan dan penanganan yang sudah ditetapkan pemerintah selama masa pandemi Covid-19,” tegasnya. (hr)
