Potret24.com, PEKANBARU – Mantan Juru Bicara Presiden era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Andi Mallarangeng ikut menyinggung soal persiapan pembukaan Mal yang ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi.
Andi pada kesempatan yang sama, Ia menimpali pernyataan Direktur Indo Barometer, M Qodari.
Qodari mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meninjau langsung persiapan New Normal Summarecon Mall Bekasi pada Selasa (26/5/2020).
Hal itu terjadi saat Andi Mallarangeng dan M Qodari hadir di acara Rosi Kompas TV pada Kamis (28/5/2020).
Mulanya, M Qodari berkomentar bahwa Jokowi turun langsung ke peninjauan New Normal di Sumarecon Mal Bekasi bisa memberi kesan pemerintah tidak konsisten.
Apalagi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih berlangsung.
“Sekarang ini timbul seolah-olah pemerintah tidak konsisten.”
“Di satu sisi PSBB, di satu sisi kok membuka kegiatan-kegiatan ekonomi begitu,” ujar Qodari.
Bahkan, Qodari menilai seharusnya Jokowi jangan ikut dalam peninjauan persiapan New Normal di Summarecon Mall Kota Bekasi.
“Bahkan kalau saya mengolah proses ini, saya tidak akan melibatkan Pak Jokowi dalam tahapan ini.”
“Biarlah yang melakukan simulasi itu adalah tim Blue Print tidak boleh ada Pak Jokowi di sana,” ujarnya.
Jika Jokowi yang melakukannya ini seolah-olah membuat presiden akan membuka mall.
“Ya karena kalau ada Pak Jokowi di sana pesannya beda gitu loh, seolah-olah Pak Jokowi ini ya tadi akan meresmikan mal, atau membuka mal, atau mal ini memang akan dibuka,” katanya.
Presiden Joko Widodo mengunjungi mal Summarecon Bekasi, Selasa (26/5/2020). Kehadiran Jokowi ini untuk meninjau kesiapan prosedur new normal di tengah pandemi virus corona Covid-19
Presiden Joko Widodo mengunjungi mal Summarecon Bekasi, Selasa (26/5/2020). Kehadiran Jokowi ini untuk meninjau kesiapan prosedur new normal di tengah pandemi virus corona Covid-19 (Biro Pers Sekretariat Presiden).
Menurut Qodari pembuat kebijakan publik seperti pemerintah itu seperti pembuat tahu.
Jika publik tahu bagaimana proses pembuatan tahu mungkin mereka tidak mau mengonsumsinya.
“Pembuat kebijakan publik itu seperti membuat tahu kalau orang tahu bagaimana tahu itu dibuat mungkin orang enggak jadi makan,” ujar Qodari. (gr)
