Potret24.com, Pekanbaru– Gubernur Riau H Syamsuar mengatakan, pihaknya telah merumuskan lima sektor permasalahan pembangunan yang akan dihadapi tahun 2021. Kelima itu masing-masing industri, pertanian, pariwisata, infrastruktur dan sumber daya manusia.Dan kelimanya sudah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Riau 2021.
Ditambahkannya, sektor industri belum berkembangnya industri hilir, yang berdampak pada stagnansi pengembangan kawasan industri. Sementara investasi penanaman modal asing dan dalam negeri mengalami fluktuasi.
“Untuk sektor pertanian, masih rendahnya produktivitas sektor pertanian. Ditambah belum opitimalnya pengembangan potensi pangan lokal di kabupaten/kota se Riau. Masih rendahnya pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan segar. Dampaknya pengelolaan cadangan pangan daerah belum optimal,” kata Syamsuar, Kamis (23/4/2020).
Untuk sektor pariwisata, dikatakan Syamsuar, upaya pelestarian budaya melayu dinilai belum optimal. Karya seni budaya yang direvitalisasi dan dinventarisasi dinilai masih rendah. Juga, belum terinternalisasinya nilai-nilai, tradisi dan hasil karya budaya melayu. Terbatasnya aksesibilitas dan fasilitas destinasi wisata dan pemasaran pariwisata. Ditambah, pengembangan ekonomi kreatif belum optimal.
“Untuk sektor infrastruktur, kerusakan jalan dan sistem transportasi belum berkembang, serta pelayanan pelabuhan belum yang optimal. Juga terbatasnya akses air bersih dan air minum, serta pengelolaan sampah dan air limbah yang belum baik. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh dan ketersediaan infrastruktur dasar yang belum maksimal,” ujar Syamsuar.
Syamsuar menambahkan, disektor infrastruktur, kebutuhan energi listrik meningkat, namun belum optimalnya cakupan pelayanan energi. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi. Lalu, terjadinya degradasi dan deforestrasi hutan dan lahan, yanhbberdampak pada perubahan tata guna dan fungsi hutan dan lahan, serta okupasi kawasan konservasi.
“Pencemaran air pada 4 sungai besar dan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Lalu, rendahnya pemanfaatan potensi pantai/pesisir dan tingginya tingkat abrasi,” ulas Syamsuar.
Untuk sektor sumber daya manusia, dijelaskan Syamsuar, akses pelayanan pendidikan yang masih rendah dan rasio ketersediaan sekolah yang belum memenuhi standar. Juga guru yang belum berkualifikasi S1/DIV. Masih banyaknya penyandang disabilitas yang belum atau tidak bersekolah. Masih rendahnya aksesibilitas layanan kesehatan, pravalensi balita gizi buruk yang masih tinggi dan meningkatnya kasus penyakit menular.
“Ketersediaan sumber daya manusia di Riau belum memenuhi standar. Sehingga, terdapat ketimpangan Indeks Pembangunan Gender (IPG), diikuti rendahnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Karena diskriminasi dalam pemberian upah/gaji antara laki-laki dengan perempuan. Dan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan kasus anak,” jelas Syamsuar. (adv)
