Potret24.com, Pekanbaru– Hanya berselang 4 hari pasca pengajuan surat permohonan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dikirimkan Walikota Pekanbaru melalui surat bernomor 004/TGT/SEKR/IV/2020 tanggal 8 April 2020, Menteri Kesehatan (Menkes) RI pada tanggal 12 April 2020 langsung menandatangani Surat Keputusan Nomor NOMOR HK.01.07lMENKES/250/202O tentang penetapan Pembatasan Sosial Beberapa skala Besar di wilayah Kota Pekanbaru Provinsi Riau dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).
Menyikapi terbitnya SK Menkes RI itu, aktivis NGO di Pekanbaru Rinaldi Sutan Sati berharap agar Pemko Pekanbaru segera mengeluarkan Perwako sebagai petunjuk pelaksana terhadap SK Menkes ini.
”Jangan lupa juga segera massifkan payung hukum tersebut dengan bahasa dan lembaran yang mudah dimengerti, sehingga semuanya dapat paham akan melakukan apa,” ujarnya seperti yang dikutip potret24.com dari riaucrime.com.
Menurut Rinaldi, kurang elok juga rasanya jika hanya menuding masyarakat tidak tertib. Sementara tidak pernah dilakukan evaluasi terhadap sejauhmana upaya yang sudah dilaksanakan pemerintah kota dalam memberikan pemahaman kepada masyarakatnya.
”Langkah terpenting itu adalah melalui penyadaran yang dilakukan secara humanis kepada rakyat. Bukan melalui ancaman hukuman atau sanksi. Jika rakyat hidup dalam ancaman akan dipenjara jika tidak patuh, sama saja melahirkan antipati terhadap pemerintah. Walikota harus mampu memberikan rasa aman dan kesejahteraan yang jelas,” tegas Rinaldi Sutan Sati.
Rinaldi berharap dalam penanganan wabah Covid 19 pihak pemerintah lebih menonjolkan pendekatan secara kemanusiaan dan tidak cuma berdasar aturan dan sanksi hukuman.
“Ingat, jari tangan pemerintahan Kota Pekanbaru itu sepuluh, gunakan untuk memeluk, bukan menunjuk. Saat ini masyarakat juga sedang kalut, perlakukan mereka dengan baik. Semoga semua akan baik-baik saja,” ujar Rinaldi Sutan Sati.(rc)
