Potret24.com, Pekanbaru- Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Kota Pekanbaru mulai dilaksanakan, Jumat (17/04/2020). Berbagai kendala dan tudingan negatif ditujukan terkait pola PSBB di Pekanbaru yang setengah hati. “Bukan PSBB namanya. Tapi hanya sekedar penerapan jam malam. Artinya siang masih dibebaskan berkeliaran. Tapi harus berada di rumah lagi paling lambat pukul 20.00 WIB dan tetap di rumah hingga pukul 05.00 WIB,” kata Syamsul Alam, seorang warga Jalan Ahmad Yani kepada potret24.com. Dirinya menilai PSBB di Pekanbaru tidak akan maksimal karena terlalu banyak kelonggaran yang diberikan.
“Beda sekali dengan pola PSBB di Jakarta. Sangat berbeda. Dan saya khawatir hasilnya nanti tidak sesuai harapan. Jangan sampai setelah PSBB, pasien Corona di Pekanbaru melonjak tajam,” katanya lagi. Pihaknya menilai Pemko Pekanbaru harusnya menunda waktu pelaksanaan PSBB hingga benar-benar siap. “Saya khawatir nantinya tak sesuai harapan. PSBB diselenggarakan, pasien Corona bertambah. Dana habis tapi hasilnya nonsen,” katanya lagi. Pihaknya meminta Pemko Pekanbaru melaksanakan PSBB seperti di Jakarta.
“Jakarta saja yang lebih rumit bisa melaksanakan PSBB total. Masa Pekanbaru tidak. Itu buktinya kebijakan yang dibuat tidak dikoordinasikan secara parsial dengan semua lini. Jadinya PSBB akal-akalan,” ujarnya lagi.
Hal senada juga disampaikan Koordinator Riau Melawan Covid-19, Ahlul Fadli. Dirinya menilai, dari awal Pemko Pekanbaru dalam menyusun PSBB tidak pasrtisipatif dan menutup ruang bagi masyarakat untuk berikan masukan atau rekomendasi,
“PSBB muncul versi pemerintah, mereka tidak membuka ruang untuk publik terlibat, ini akan berdampak pada penerapan kebijakan di lingkungan masyarakat,” tegasnya lagi.
Menurutnya di tingkat masyarakat masih awam dengan kebijakan PSBB, serta waktu untuk sosialisasi terbatas. Masyarakat perlu wadah informasi yang terpercaya dengan narasi yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami. “Kita melihat belum merata sosialisasi dan belum ada panduan bagi RT/RW melakukan penanggulangan Covid melalui surat edaran pemerintah kota, ini bertujuan memudahkan warga untuk bertindak lebih awal dalam penanggulangan covid 19,” ujarnya lagi.
Ahlul mengatakan, RT dan RW harus melakukan koordinasi secara online kepada warga, mendata warga yang menjukkan gejala COVID 19, berkoordinasi dengan Puskesmas terdekat, membuat papan informasi terkait cara isolasi di rumah, membuat protocol keamanan, donasi warga untuk pasien, mengedukasi warga agar tidak memberikan stigma buruk pada keluarga dan pasien.
Selain itu, Pemko Pekanbaru harus mengeluarkan paket kebijakan ekonomi terhadap warga yang terdampak COVID 19, seperti bantuangn sembako bagi kelurga pasien, pekerja rentan, keluarga yang kurang mampu, memberikan stimulus bagi pelaku UKM dan sektor jasa.
“Dengan kondisi sekarang sosok pemimpin harus melindungi rakyatnya, menjaga kampungnya serta memberikan rasa aman ini sesuai dengan nasehat Tenas Effendi dalam Tunjuk Ajar Melayu untuk pemimpin,” Tegas Ahlul Fadli.
Dalam PSBB perlu transparansi dalam penggunaan anggaran agar kepercayaan masyarakat terjaga, selain itu keterlibatan lembaga social, relawan dan sektor swasta. Ini mambantu pemerintah dalam memberikan edukasi secara merata di kota Pekanbaru. (rls)
