Potret24.com, Pekanbaru- DPRD Provinsi Riau melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan paripurna, beberapa waktu lalu.
Penyemprotan itu dilakukan sebagai bentuk sterilisasi area dan pencegahan virus corona (Covid-19).
Plt Sekretaris DPRD Riau, Muflihun, mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat dengan pimpinan DPRD Riau dimana ada berita bahwa salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta diduga terserang virus Corona.
“Kita tak tahu apakah dia dapat (virus) disini atau di tempat lain, tapi ini kan membahayakan juga bagi kita dan kita sudah rapat internal membahas ini,” kata pria yang kerap disapa Uun ini, Selasa lalu.
Dalam rapat tersebut, Sekretariat DPRD Riau mungkin akan melakukan penyemprotan disinfektan ke setiap sudut yang ada di dalam gedung DPRD Riau guna memastikan gedung bebas dari Corona.
Selain itu, lanjut lelaki disapa Uun ini, Sekretariat DPRD Riau juga akan melakukan filterisasi terhadap para pengunjung kantor DPRD Riau, salah satunya dengan pengecekan suhu tubuh.
“Kita nanti juga akan sediakan hand sanitizer, hanya masalahnya ini kebijakan ini serentak jadi ada sedikit kendala terhadap persiapan. Cuma kita akan terus mengupayakannya,” tambah Uun.
Lebih jauh, Uun juga merespon permintaan Ketua DPRD Riau, Indra Gunawan Eet yang meminta supaya seluruh anggota DPRD Riau dan juga staff yang mendampingi tidak keluar kota untuk sementara.
“Ketua juga antusias untuk mengantisipasi ini, jadi kunjungan keluar kota mungkin akan kita tunda sementara,” tutupnya.
Solusi terbaik
Sementara Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Hardianto menyebut, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah solusi terbaik untuk memutus mata rantai corona virus Corona.
Untuk itu, kata kader Partai Gerinda ini, ia mewakili DPRD Riau mendukung penuh diterapkannya PSBB oleh pemerintah kota Pekanbaru.
“Kita di DPRD Riau mendukung penerapan PSBB di Pekanbaru. Kenapa ? karena kami nilai inilah solusi terbaik untuk memutus mata rantai covid-19”, ujarnya dalam rapat video conference bersama Gubernur Riau dan Bupati /Wali Kota se-Riau terkait rencana penerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) se-Riau, Senin lalu di Gedung Serindit, Gubernuran, Pekanbaru.
Agar PSBB dapat terlaksana secara maksimal, Hardianto meminta Pemko Pekanbaru menyusun rencana atau skenario yang betul-betul matang. Apalagi PSBB ini merupakan sesuatu yang baru bagi Indonesia sehingga belum daerah rujukan untuk dicontoh.
”Belum ada contoh daerah yang berhasil menerapkannya, termasuk DKI. Karena baru dimulai”, katanya.
Namun, demikian, imbuhnya, semua itu akan bisa diatasi bila segala sesuatunya direncanakan dan disusun dengan matang dan terstruktur serta didukung semua pihak termasuk masyarakat secara umum.
Selain itu, lanjutnya, demi efektifnya upaya memutus mata rantai covid-19 di Riau, Ia mengusulkan agar PSBB dapat diterapkan di seluruh kabupaten/Kota di Riau yang warganya ada yang dinyatakan positif covid-19.
Menurutnya, PSBB tidak akan berhasil dengan maksimal, jika hanya Pekanbaru yang menerapkannya. Karena, tak ada yang bisa menjamin setelah selesai PSBB nanti, orang yang bebas keluar masuk Pekanbaru tidak sebagai pembawa virus lagi.
”Jika PSBB selesai, pastinya Pemko Pekanbaru tidak punya kewenangan lagi melakukan pembatasan. Maka siapa yang bisa menjamin mereka yang keluar masuk Pekanbaru itu bebas dari virus ?”, serunya.
Maka, agar PSBB ini tidak sia-sia, Hardianto menyarankan agar semua kabupaten yang tertular positif corona juga meminta PSBB ke Kementrian Kesehatan.
”Baiknya, semua Kabupaten dan Kota serentak menerapkan PSBB. Untuk memutus mata rantai corona ini”, tegasnya lagi. (adv)
