Potret24.com, RENGAT – Pangkalan gas elpiji diminta mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Jika pangkalan menjual harga melebih HET yang sudah ditetapkan sama saja pangkalan melakukan pelanggaran dan harus ditindak tegas. Demikian dikatakan Ketua Komisi II DPRD Inhu Dodi Irawan, SH saat ditemui potret24.com, Rabu (02/04/2020).
Ditegaskannya lagi, pangkalan elpiji semestinya bisa memberikan jaminan kesetaraan harga sesuai yang sudah ditetapkan. “Jangan sampai harga elpiji jauh melebihi harga HET nya. Itu pelanggaran dan harus ditindak,” katanya lagi, Pihaknya menilai pangkalan elpiji yang menjual harga elpiji melebihi ketentuan yang berlaku dianggap bukan pangkalan yang resmi.
Ditambahkannya, Pertamina Inhu sudah menetapkan tujuh pangkalan resmi penjualan gas elpiji di Kabupaten Inhu. Artinya tujuh pangkalan tersebut semestinya bisa menjual harga yang sudah ditetapkan sebesar Rp18,050. Pihaknya berjanji akan menindak sejumlah pangkalan elpiji nakal yang menjual harga elpiji melebihi harga yang sudah ditetapkan. Jika perlu kita cabut yang mereka miliki.
“Kita akan tindak pangkalan elpiji yang nakal. HET sudah ditetapkan sebesar Rp18.050,” katanya lagi.
Sesuai data HET yang dimiliki potret24.com wilayah Kecamatan Kuala Cenaku, Rengat, Rengat Barat, Seberida, Batang Gansal, Batang Cenaku, Pasir Penyu, Lirik hingga Sei Lalak penjualan Elpiji bersubsidi tiga kilo tidak lebih dari 18.050,-rupiah.
Lain hal wilayah Kecamatan Rakit Kulim, bahwa HET Elpiji bersubsidi sebesar 18.300, di Lubuk Batu Jaya 18.800, Peranap 19.050 dan Batang Peranap 21.300 rupiah pertabung yang harus di bayar masyarakat.
Selain itu tegas Dodi lagi, pangkalan harus menyiapkan timbangan untuk menimbang berat elpiji tersebut. “Jadi sebelum dijual sebaiknya ditimbang terlebih dahulu,” katanya lagi.
Senada dengan Dodi, anggota Komisi II DPRD Inhu yang lain Chandra Saragih punya pandangan yang sama. Pihaknya menilai masih banyak pangkalan elpiji yang nakal di Kabupaten Inhu. Selain itu, Chandra juga menilai kelangkaan elpiji juga harus diusut tuntas.
“Kita masih menemukan adanya kelangkaan elpiji 3 kg di lapangan. Segera kita usut kenapa bisa seperti itu. Benar-benar langka atau sengaja dibuat langka agar harga bisa dinaikkan,” katanya lagi. Selain itu dirinya menilai elpiji 3 kilogram harus didistribusikan kepada warga yang kategori tidak mampu.
“Pendistribusiannya harus tepat sasaran dan peruntukkan nya juga harus jelas. Sebab ini program pemerintah untuk membantu warga tidak mampu. Namanya juga harga subsidi, konsekuensinya peruntukannya juga harus tepat sasaran,” kata Chandra yang juga kader PDIP Perjuangan ini. (fras)
