Potret24.com, Pekanbaru- Pemerintah Provinsi Riau telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Riau, beberapa waktu lalu. Seluruh kegiatan berkaitan penggunaan keuangan negara akan diaudit.
Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.
BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion).
Terkait hal itu, Gubernur Riau Syamsuar berharap output hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau tahun anggaran 2019 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK Riau.
“Kita harapkan output dari LKPD tentu hasilnya WTP,” kata, Kamis (12/03/2020).
Menurutnya, penyampaian predikat tersebut berdasarkan hasil audit tim pemeriksa BPK. Namun sebelum pemeriksaan, pihak BPK terlebih dahulu membentuk tm pemeriksa.
“BPK akan mempersiapkan tim pemeriksa dan akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut,” ungkapnya.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Riau ini memaparkan jika nanti pada hasil pemeriksaan ada temuan, Pemprov Riau akan segera menindaklanjutinya. Hal itu juga menurut mantan Bupati Siak ini, agar menjadi perhatian agar tidak ada persoalan ke depan.
Mantan Bupati Siak ini berharap dibalik penyerahan LKPD tersebut tak berbuah catatan-catatan buruk di era pemerintahan yang dipimpinnya. Jika terdapat temuan, dirinya akan segera menindak lanjutinya.
“Kalau ada temuan akan ditindak lanjuti,” cetusnya.(adv)
