Potret24.com, Pekanbaru- Gubernur Riau, Syamsuar mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) kegiatan tahun 2020.
Desakan itu ditegaskan Syamsuar menyusul mendapat masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika memantau harga pengadaan di Pemprov Riau.
“Saya ingatkan segeralah RUP diumumkan karena Ini juga menjadi masukan KPK. Mereka memonitor nilai pengadaan nampak belum tinggi. Salah satu penilaian KPK, RUP ini diumumkan sedikit-sedikit,” katanya Syamsuar, Selas (25/02/2020).
Dikatakannya, pengumuman RUP tersebut tidak ribet dan harus terbuka.
Dia juga menilai lambatnya pengumuman RUP dapat mempengaruhi kalender progres penyelelesaian pekerjaan. Dirinya mencontohkan seperti pengerjaan jembatan di pos anggaran PUPR Riau tahun 2019. Dimana pada tahun 2019 lalu, penyelesaian proyek di jembatan ditubuh PUPR Riau tersebut rampung di akhir tahun.
“Harusnya ini tidak terjadi seperti itu. Kalau kegiatan dikerjakan sesuai waktu yang ditetapkan dalam kontrak. Ini yang harus kami perbiki, agar tahun ini bisa lebih baik lagi,” tukasnya.
Ditambahkannya, tak hanya masukan KPK, pemerintah pusat juga sebelumnya telah mengimbau untuk mempercepat realisasi kegiatan.
“Pencairan anggaran kita lambat kerena pekerjaan kegiatan rampung pada bulan Oktober, November dan Desember. Ini yang harus kita perbaiki mulai dari RUP harus segera diumumkan. Sehingga apa yang harapan yang disampaikan Pak Presiden itu harus menjadi perhatian kita,” pungkasnya.
