Potret24.com, Pekanbaru- Penganggaran pemasangan eskalator di gedung DPRD Riau tahun 2020 ini diduga syarat kepentingan.
Hal itu diungkapkan Plt Ketua Umum LSM Komonitas Pemberantas Korupsi (KPK), Bowo.
“Kita duga eskalator itu ada kepentingan,” katanya.
Menurutnya, anggaran pembuatan eskalator senilai Rp.8,5 miliar tergolong fantastis. Terlebih eskalator yang akan dipasang tersebut hanya berjarak beberapa meter saja antara penghubung satu lantai saja.
“Memangnya mau berapa titik eskalator dipasang di gedung wakil rakyat itu sampai anggarannya Rp. 8,5 miliar,” ungkapnya.
“Anggaran itu sangat fantastis nilainya. Sebab gedung DPRD Riau ini hanya dua lantai dan masih terjangkau. Terkecuali gedungnya empat sampai 8 lantai baru diperlukan eskalator. Lagian dananya sangatlah besar sekali,”imbuhnya.
Oleh karena itu, Bowo meminta kepada seluruh anggota DPRD Riau mengambil kebijakan membatalkan penganggaran pemasangan eskalator.
“Pengalaman kita selama ini masih terdapat anggaran yang diduga tidak tepat sasaran. Seperti belanja BBM tahun lalu yang hingga kini belum jelas ujung pangkalnya,” pungkasnya.
Disinggung terkait statement Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto untuk tidak memperdebatkan penggelontoran anggaran Rp.8,5 miliar pemasangan eskalator, Bowo mempertanyakan dan menaruh kecurigaan.
“Jika oknum anggota DPRD Riau meminta sejumlah pihak tidak mempersoalkan anggota eskalator senilai Rp. 8,5 miliar itu perlu di pertanyakan dan di curigai. Adapa apa di balik anggaran dana eskalator tersebut?,” tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, Senin (17/02/2020), meminta para pihak untuk tidak memperdebatkan penggelontoran anggaran Rp.8,5 miliar pemasangan eskalator di gedung DPRD Riau. Pasalnya, menurutnya, melansir cakaplah.com, anggaran pemasangan eskalator tersebut berakibat kecil penilaiannya.
“Saya pikir anggaran Rp 8,5 miliar ini jangan diperdebatkan, karena akan kecil nilainya,” katanya.
“Jadinya kalau kita menghargai orang-orang tua kita, tokoh kita di Riau. Siapapun yang datang bisa menggunakannya,” imbuhnya.
Diungkapkannya, pemasangan fasilitas eskalator itu tidak semata-mata menjadi ajang kemalasan menaiki tangga. Tetapi sebagai sarana kepentingan bagi komponen tamu undangan seperti tokoh masyarakat ke ruangan paripurna, dikarenakan fisik komponen masyarakat sudah sepuh dan keterbatasan fisik.
“Saat digelarnya paripurna itu kan memang ada komponen masyarakat yang sudah menjadi undangan wajib, kan rata-rata tokoh ini sudah sepuh dan memiliki keterbatasan secara fisik. Tidak semua bisa naik tangga. Maka idealnya memang kita siapkan eskalator,” ungkapnya.
Hardianto belum mengetahui teknis, panjang dan posisi letak eskalator tersebut. Namun dia akan segera mengetahui.
