Menurut Puan, saat ini pemerintah masih terus mengkaji formula tarif baru iuran tersebut. Formula tarif benar-benar dipertimbangkan dengan matang karena pemerintah tidak ingin membebani kelas Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Formulasi masih kami matangkan agar tidak membebani masyarakat dan tidak membebani APBN. Khususnya, untuk PBI yang masih menjadi tanggungan pemerintah,” ungkap Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8).
Selain mempertimbangkan formula tarif baru iuran program JKN, pemerintah juga mengkaji beberapa kebijakan perlindungan kesehatan yang bakal diberikan oleh perusahaan peralihan PT Asuran Kesehatan alias Askes itu. Tujuannya, agar seluruh pelayanan dan manajemen BPJS Kesehatan bisa dilaksanakan dengan kondisi keuangan yang sehat pula.
“Keseluruhannya akan kami review sesuai hal yang menjadi review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mulai dari rumah sakit, manajemen, mekanisme, bahkan sampai keterlibatan pemda dalam pelaksanaan BPJS di daerah,” terangnya.
Sementara, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek mengatakan formulasi tarif iuran saat ini sedang dikaji oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bila bendahara negara sudah memiliki keputusan terkait tarif baru iuran, perhitungan itu akan dibawa ke rapat terbatas di bawah pimpinan Puan.
Bila seluruh kajian sudah matang, barulah seluruh kebijakan baru terkait BPJS Kesehatan disodorkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk disetujui. Setelah Jokowi memberikan lampu hijau, kebijakan itu dijalankan mulai tahun depan.
“Kami tunggu Kementerian Keuangan, di Kementerian Kesehatan tidak bisa (putuskan tarif iuran). Nanti Menko PMK yang mengkoordinir,” katanya.
Sebagai informasi, pemerintah sepakat mengubah tarif iuran program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan lantaran defisit keuangan di tubuh perusahaan sudah sangat parah. Proyeksi terakhir perusahaan mencatat defisit keuangan bisa menembus angka Rp28 triliun pada tahun ini.
Sebelumnya Koordinator Bidang Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengusulkan kenaikan iuran kepesertaan jaminan kesehatan untuk anggota mandiri atau peserta pekerja bukan penerima upah maksimal Rp 5.000. Kenaikan itu disesuaikan dengan kemampuan fiskal masyarakat.
