Potret24.com, Pekanbaru- Kabut asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) yang terus meluas membawa dampak yang cukup komplek bagi masyarakat Riau. Berangkat dari kondisi itu, eks Ketua Relawan Jokowi, Johnny membentuk Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Bersatu.
Johnny yang kini sudah telah metamorfosis menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat – Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LSM-LPKP) mengatakan, dampak yang ditimbulkan kabut asap dari Karhutlah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan. Mulai dari sektor kesehatan, ekonomi dan pendidikan termasuk sektor sosial.
“Ya, semakin parah, upaya untuk melawan abut asap yang terlihat sudah tak dapat terbendung lagi,” ujar Jhonny, Selasa (13/8/2019) di Warung Uwak Kopi Jalan Sukajadi, Pekanbaru.
Dijelaskan, paling nyata dampak dari kabut asap adalah banyak masyarakat terserang penyakit Inspeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Contoh di Kabupaten Pelalawan sudah ribuan terdampak ISPA belum lagi di daerah lain.
Kondisi itulah yang membuat Jhonny dan rekan-rekannya merasa terpanggil untuk turut serta membantu mengatasi dampak dampak asap.
“Kita akan bentuk gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Bersatu. Gerakan ini nantinya membantu para korban disebabkan karhutlah. Di Riau karhutla ini digolongkan pada kejahatan manusia,” ujar Johnny.
Johnny, menjelaskan, tujuan membuat gerakan tersebut ini adalah untuk membantu masyarakat dekat lokasi karhutlah yang paling terasa terkena dampak kabut asap.
“Kita akan melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan cara parsuasif, dengan cara memberikan bantuan berupa masker, air mineral dan obat tetes mata,” jelasnya.
Tidak sampai disitu, gerakan ini juga akan melakukan action hingga ke jalan raya untuk kegiatan yang sama.
Bagi masyarakat yang ingin turut berpartisipasi dalam gerakan ini dikatakan Jhonny bisa kontak ke Call Center via WA 0813-7107-2936 (Koordinator Aksi, KMSB-BKA -Jhonny Alprado) atau Hot Line 0823-8372-3040 (Konsultan Hukum/Advokad KMSB-BKA, Budi Candra SH MH).
Kontak tersebut terbuka umum untuk kepedulian sosial bagi korban terdampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau atau posko. “Dengan ini masyarakat secara terbuka bisa menginformasikan di titik mana kebakaran hutan agar bisa memberitahukan bagaimana cara penangulanggannya serta pencegahannya,” ujarnya.
Jhonny memaparkan ada tiga poin yang mendorong dirinya dan rekan-rekan melakukan aksi ini. “Pertama, saya terjangkit Flu dan bersin-bersin disertai mata berair dan perih saat betaktifitas di luar ruangan sakit banget, ini disebabkan efek kabut asap yang menyerang kesehatannya. Saya yakin ini sangat mengganggu aktifitas semua orang,” ungkapnya.
Kedua, dua mendapat keluhan dari relawan/warga korban yang terdampak asap di beberapa daerah. Ketiga, ia menilai karhutla yang menyebabkan asap menyelimuti hingga ke daerah-daerah yang terjadi di Riau bukan lagi patut disebut isu bencana alam.
Menurutnya adalah prilaku kejahatan manusia terhadap hutan dan korporasi (perusahaan.red) yang beraktifitas membuka kebun di lahan konsesi penyebab terjadinya Karhutlah.
Ia menambahkan, gerakan Masyarakat Sipil Bersatu ini juga mendorong Pemerintah Daerah dan Gubernur Riau serta instansi terkait agar bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang terdeteksi melakukan aktifitas Karhutlah di lahan konsesi yang di berikan oleh pemerintah pusat. Termasuk juga memantau progres dan memperhatikan efektifitas dan juga efisiensi kebijakan yang diturunkan terkait kebakaran hutan dan lahan di Riau.
Dikutip pada penyampaian keluhan serta paparan Presiden RI, Ir H Joko Widodo pada 7 Agustus lalu menyebut, kerugian negara yang cukup besar sepanjang tahun 2015-2016 mencapai Rp220 triliun akibat karhutla.
Jonny berharap, dengan adanya rencana aksi ini bisa membantu warga terdampak asap dan mengajak kawan-kawan relawan bisa ikutserta bersinergi dan membantu.
Hal senada disampaikan Penesehat Hukum Budi Chandra SH MH. “Kita aspresiasi atas rencana aksi peduli dampak karhutlah ini. Bahwa lembaga kami baru berdiri, tapi sudah melakukan kepedulian aksi nyata. Kalau bukan kita siapa lagi? Lihat di negara lain, meraka cinta negaranya. Seperti hal kebun-kebun tidak sembarangan menanam aksiliasi panjang tumbuhan bisa berdampak buruk,” ungkap Chandra.
Chandra berharap yang dilakukan masyarakat dapat diadopsi untuk diimplementasikan di Riau. (Pjtn)
