Potret24.com, Pekanbaru- Gubernur Riau (Gubri), H Syamsuar memimpin pertemuan Focus Group Discussion (FGD) rencana penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti bersama dengan Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim, Kemenko Kemaritiman RI, Sahad Panggabean di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Jumat (12/7/2019).
Adapun pertemuan ini membahas tentang abrasi yang terjadi di Pulau Bengkalis dan Rupat, Kabupaten Bengkalis, serta di Pulau Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan base point Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaporkan ke PBB berdasarkan UU Nomer 2 tahun 1971.
Data tahun 2013, abrasi pantai yang terjadi di 3 pulau tersebut sepanjang 167,22 km, dan kerusakan magrove seluas 16.090 Ha. Dampaknya garis pantai dan batas negara Indonesia telah bergeser ratusan meter hingga lebih dari 1 km.
Penyebab terjadinya adalah, pertama, karateristik pulau bertanah gambut yang hanya ada di Indonesia dan perlu diselamatkan. Kedua, percepatan abrasi akibat hantaman gelombang laut pada bulan tertentu yakni musim utara. Ketiga, penebangan mangrove secara ilegal untuk kayu arang atau keperluan lainnya.
Dalam sambutannya, Syamsuar menyatakan bahwa hal ini sebetulnya merupakan persoalan lama yang baru sekarang terangkat dan sudah ada di RPJMD terdahulu karena sudah dikerjakan juga baik oleh Provinsi maupun pihak kabupaten.
“Sampai mana Pemerintah Provinsi dan Kabupaten bisa menanggulangi abrasi yang begitu deras dan luas yang tidak terjangkau oleh APBD Provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, persoalannya ini memang harus ada campur tangan dari pemerintah pusat karena hal ini juga terkait menyelamatkan wilayah negara Republik Indonesia yang ada di Provinsi Riau.
“Menurut saya ini sudah jelas persoalannya, seperti adanya mangrove rusak ini kan berkaitan dengan ekonomi masyarakat, jadi perekonomian masyarakat harus diperhatikan, karena setiap pulau-pulau ini tidak sama sumber kehidupannya,” ungkapnya.
Ia kemudian mengatakan, tim studi tersebut merupakan bentukan Menko Kemaritiman saat rapat koordinasi percepatan pemulihan kawasan pesisir di pulau-pulau terluar beberapa waktu.
Yang mana, tim studi tersebut ditugaskan untuk melakukan kajian dan memberikan laporan lengkap serta solusi dari masalah abrasi yang dikajinya tersebut.
Dalam kesempatan itu juga, lanjut Gubri, pihaknya menyertakan pemerintah daerah, NGO, dan perguruan tinggi yang ada di Riau serta IPB.
“Kami duduk bersama khususnya membahas persoalan abrasi yang terjadi di pulau-pulau terluar tersebut. Yang nanti hasil studi di lapangan akan disampaikan dalam rapat bersama Menko Kemaritiman pada tanggal 15 Juli mendatang,” pungkasnya. (adv)
