Potret24.com, Riau- Komisi IV DPRD Riau menggelar rapat kerja (Hearing) bersama sejumlah OPD.
Rapat dengar pendapat digelar diruangan Komisi IV DPRD Riau, pada Rabu (08/05/2019).
Tidak diketahui pasti sejumlah pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut. Namun dari sejumlah OPD itu, diketahui salah satunya adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau.
Hearing itu dipimpin Ketua Komisi IV Husni Thamrin. Tak hanya Husni Thamrin, hadir juga dikesempatan itu anggota Komisi IV lainnya, yakni Asri Auzar, Abdul Wahid, Sumiyanti.
Dalam Hearing itu, anggota Komisi IV Sumiyanti mengawali melontarkan pertanyaan.
Sumiyanti mempertanyakan, terkait realisasi program RSLH tahun 2018 lalu. Pasalnya, tahun 2018 lalu, penerima disinyalir tidak tepat sasaran.
“banyak masyarakat yang kurang mampu tidak memiliki tapak rumah dan hanya punya tanah, sehingga tidak bisa menerima bantuan,” kata Sumiyanti.
Menurutnya, regulasi pemilik tapak tanah yang bakal mendapatkan RSLH harus dirubah. Sebab tidak seluruhnya masyarakat memiliki tapak tanah.
Oleh karena itu, Sumiyanti meminta dinas terkait untuk segera merubah regulasi tersebut. Dikhawatirkan bantuan RSLH tidak akan pernah dinikmati masyarakat miskin.
“karena kebanyakan di lapangan kami temui masyarakat tidak punya tapak rumah umumnya mereka punya tanah saja, sehingga tidak mendapat bantuan,” tukasnya.
Senada juga ditambahkan Asri Auzar. Asri menegaskan, bahwa dirinya juga mendapat laporan yang sama sebagiman disampaikan rekannya.
Parahnya lagi, masyarakat penerima bantuan RSLH, yang telah pernah terpanggil oleh dinas terkait untuk menerima bantuan. Hingga kini tak kunjung ada kejelasan.
“Sudah datang tiga Datuk Penghulu kepada saya, mereka dipanggil ke Pekanbaru, tapi tidak dapat rumah. Namun ada anak umur 30 tahun, dapat sebuah rumah dan satu lagi abangnya , berdekatan juga dapat RSLH,” ungkap Asri Auzar.
Pemberian bantuan terhadap dua orang bersaudara tersebut disinyalir “bermain mata”. Sebab penerima bantuan tidak tepat sasaran dalam kategori masyarakat miskin.
“jangan dimainkan program di lapangan untuk kebaikan bersama, karena menyakitkan hati masyarakat,” tegasnya.
Terkait hal itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau, Muhamad Amin menjelaskan, tahun 2019 ini, sebanyak 1.845 unit rumah sehat layak huni akan dibangun dan disalurkan kepada masyarakat miskin yang terbagi di sejumlah Kabupaten Provinsi Riau.
“Ada 1.845 unit rumah layak huni yang akan dibangun tahun ini, yang terbagi beberapa paket untuk kabupaten/kota se Riau,” ucapnya.
Terkait penyampaian tidak tepat sasaran, Amin menururkan, bahwa pihaknya telah mendata dan memvalidasi penerima bantuan RSLH.
“Ini pelaksanaan di lapangan sudah kami validasi datanya, kalau ada yang tidak tepat akan kami coret apalagi tidak memenuhi syarat, saran dewan kami ikuti,” pungkasnya. (advertorial)
