Potret24.com, Pekanbaru – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menyarankan jalan provinsi diserahkan ke pemerintah pusat. Hal itu agar tidak menghabiskan APBD Riau untuk perbaikan jalan.
Demikian dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Riau, Husni Tamrin, Kamis (30/5/2019). Dikatakan jumlah jalan provinsi yang hancur terus meningkat.
Di sisi lai , anggaran daerah untuk perbaikan jalan sangat terbatas. “Hampir setiap tahun Rp2 triliun dana untuk rehabilitasi jalan yang rusak. Jadi serahkan sajalah jalan provinsi di Riau kepada pemerintah pusat,” kata Tamrin.
Sebagai salah satu contoh, kata politisi Gerindra ini, jalan lintas Bono di Kabupaten Pelalawan sebaiknya diserahkan ke pusat sehingga dana APBD Riau bisa digunakan untuk keperluan yang lain.
“Gubri Syamsuar tidak perlu bangga banyak investasi, APBD besar tapi tidak mampu memperbaiki jalan, maka serahkan saja ke pusat,” tuturnya lagi.
Ia merincikan, untuk membangun jalan Bono sepanjang 199 km, diperlukan 10 kali APBD Riau. Terlalu lama waktu yang dibutuhkan, maka diserahkan ke pusat supaya cepat selesai dalam dua tahun.
“Kalau selesai jalan itu akan menjadi lintas ke Batam juga Singapura dan pintu masuk wilayah pesisir sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya. (advertorial)
