Potret24.com, Pekanbaru- Komisi I DPRD Riau menggelar rapat dengar pendapat (Hearing) bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, (21/03/2019).
Agenda Hearing terkait nasib 100 honorer Kategori II (K2) di lingkungan Pemprov Riau, yang hingga kini belum ada pengangkatan, pasca dinyatakan lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak Februari 2014 lalu.
Hearing itu dipimpin Wakil Ketua Komisi l Taufik Arrahman.
Salah seorang perwakilan THK II Pemprov Riau, Saparuddin Sasjuli menceritakan latarbelakang penyebab aduan tersebut.
Dia menegaskan bahwa sejak dinyatakan lulus tahun 2014 lalu, hingga kini belum ada kejelasan pengangkatan pihaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Kami berharap pak Syamsuar bisa menuntaskan masalah kami dan mengangkat kami menjadi PNS, karena dimasa kepeminpinan sebelumnya masalah kami ini tidak bisa dituntaskan,” ujarnya.
Menurutnya, peluang pengangkatan PNS pemerintah Provinsi Riau oleh pihaknya masih terbuka. Ketika itu, kepala BKN menuturkan, lanjut dia, agar segera diusulkan kembali.
“Penjelasan dari Kepala BKN saat itu, katanya masalah kami ini bisa diusulkan kembali pengangkatannya menjadi PNS. Dengan dasar itulah, kami berharap supaya Pemprov menindaklanjuti ini,” tukasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi l Taufik Arrahman menyayangkan persoalan dialami honorer Kategori II (K2).
Taufik meminta pihak BKD Riau, untuk segera mencari solusi dan menindaklanjuti keluhan tersebut.
“Kalau memang pak Syamsuar enggak mau tanda tangan, tolong sampaikan. Jadi saya minta kepada BKD tolong sampaikan duduk masalah ini. Karena kawan-kawan ini butuh kepastian. Jangan tergantung seperti ini,”ungkapnya.
Terkait hal itu, Kepala BKD Provinsi Riau, Ikwan Ridwan menegaskan segera menyampaikan keluhan tersebut.
“Saya usahakan secepatnya. Karena semenjak dilantik, beliau sangat sibuk. Keputusan tetap pada gubernur. Nanti kita akan sampaikan ini,” tutupnya. (advertorial)
