Potret24.com, Pekanbaru- Ribuan guru sertifikasi kembali menggelar aksi lanjutan, Senin (25/3/2019). Aksi dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
Para guru melakukan long march dari Jalan WR Supratman menuju kantor dinas di Jalan Patimura. Guru menuntut untuk bertemu langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
Mereka ingin kepala dinas memberi penjelasan terkait tuntutan mereka yakni revisi Peraturan Walikota Pekanbaru No.7 tahun 2019. Peraturan ini meniadakan Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP) bagi guru sertifikasi.
Aturan ini hanya mengatur pemberian TPP bagi guru non sertifikasi. “Jadi kami menuntut pak kadis untuk datang menemui kami. Temui kami pak, jangab kucing-kucingan,” terang satu guru yang berorasi.
Aksi pada hari ini tidak cuma berlangsung di kantor dinas. Mereka juga berencana menggelar aksi lanjutan di depan Kantor Walikota Pekanbaru, Jalan Jendral Sudirman. Mereka ingin bisa bertemu langsung walikota.
Aksi para guru sudah berlangsung selama enam hari. Mereka menggelar aksi sejak 6 Maret 2019 silam. Aksi terakhir berlangsung pada 22 Maret 2019 lalu.
Serangkaian aksi guru ternyata sudah menganggu jadwal belajar mengajar di sekolah. Sebab guru tidak mengajar selama melakukan serangkaian aksi.
Lima kali aksi damai yang mereka lakukan itu belum membuahkan hasil, mereka belum berhasil bertemu Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT, dan tuntutan mereka juga belum diakomodir.
Mereka menuntut Pemerintah Kota Pekanbaru untuk merevisi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2019 tentang pemberian tambahan penghasilan bagi pejabat, PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Muhammad Noer MBS mengaku belum bisa memberi jawaban atas aksi guru sertifikasi. Ia beharap para guru tidak menggelar aksi lanjutan. “Kami harapkan tidak ada aksi guru lagi,” paparnya, Jum’at (22/3/2019). (Lis)
