Potret24.com, Pekanbaru- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru janji akan mengawal tuntutan yang disampaikan oleh guru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam aksi damainya hari ini, Selasa (5/3/2019).
Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal di hadapan seribuan aksi massa ini mengatakan pihaknya akan terus mengawasi dan mengawal apa yang menjadi tuntutan para guru.
“Jadi tadi ada 4 tuntutan yang disampaikan oleh guru-guru perwakilan yang menjumpai kami. Yang pertama adalah para guru meminta Pemko Pekanbaru merevisi perwako 7 Pasal 9 ayat 8 tentang tunjangan Tambahan Penambahan Penghasilan (TPP) ini,” ujar Nofrizal.
Yang kedua, tidak ada intimidasi mutasi dan intervensi terhadap seluruh guru yang melakukan demo. Yang ketiga adalah besaran tunjangan harus berdasarkan azas keadilan.
“Dan yang keempat adalah, para guru ini meminta Pejabat Pemko melakukan klarifikasi kepada media atas statmennya yang mengatakan guru yang menuntut tunjangan ini untuk pindah dari Pekanbaru saja,” Cakapnya.
Nofrizal ini juga mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi aksi yang dilakukan oleh para guru se Pekanbaru.
“Kita memberikan respon positif terhadap keresahan yang dirasakan oleh kalangan guru dan pengawas tanpa harus perlu membawa permasalahan ini ke pihak Kemendagri karena bisa diputuskan oleh kepala daerah dan Sekda dengan persetujuan DPRD,” ucapnya.
Disampaikan Nofrizal, Perwako ini terbit pasti ada Perda yang mengaturnya.
“Namun yakinlah, Perwako ini dibuat bukan untuk merugikan guru, karena kami selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Saya kira, apa yang bapak/ibu sampaikan sudah sangat kami pahami. Kami juga akan pelajari lebih lanjut. Permasalahan ini pasti akan kita carikan solusinya. Ini bisa diputuskan oleh Sekda dan Walikota, tanpa harus dibawa ke Mendagri, pokoknya kita No PHP lah,” ucap Nofrizal lagi.
Disampaikan Nofrizal lagi, pihaknya akan mengawal rapat seperti yang dijanjikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kepada seribuan guru SD dan SMP tersebut.
“Rencana kan Jumat ini mau digelar rapat tentang ini, kita akan kawal,” pungkasnya.
Seperti diketahui, ratusan guru pagi harinya melakukan unjuk rasa di halaman kantor walikota Pekanbaru. Aksi itu membuat arus lalu lintas di Jalan Sudirman macet parah.
Bahkan, kemacetan terjadi dari jembatan Flyover simpang Harapan Raya sampai ke kantor walikota Pekanbaru. Apalagi, jembatan flyover simpang jalan Nangka-Sudirman ditutup gara-gara aksi tersebut.
Sekedar informasi para guru di Pekanbaru melakukan aksi unjuk rasa akibat tidak dicairkannya kembali tunjangan profesi terhadap guru bersertifikasi oleh Pemko Pekanbaru.
Karena itu mereka menggelar unjuk rasa mendesak agar Pemko Pekanbaru segera merevisi Perwako nomor 7 tahun 2019. (Lis)
