POTRET24.COM, PASIR PENGARAYAN – Kepala Dusun Danau Sati, Desa Rambah Samo Barat (RSB) , Kecamatan Rambah Samo , Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau, Megi Safrin, menilai penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran. Untuk itu Pemkab Rohul melalui Dinas Sosial PPPA meninjau ulang penerima bantuan PKH yang ada di desa itu.
Megi mengungkapkan, dari 119 penerima dana PKH di RSB banyak dari keluarga mampu. “Sedangkan warga yang kurang mampu dan termasuk dalam 7 kategori PKH tidak menerima,” kata Mega.
Megi menegaskan, kesalahan penerima PKH di RSB disebabkan keegoisan perangkat desa yang ketika melakukan pendataan penerima PKH hanya di lingkungan keluarganya saja. Masyarakat yang seharusnya layak menerima dan benar miskin terabaikan
Hal itu diperkuat dengan pernyataan Megi bahwa dirinya pekan lalu menerima tekanan atau intervensi dari Kepala Desa dan Sekdes Rambah samo Barat terkait dikeluarkannya 11 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari daftar penerima PKH tahun 2019.
” Saya tak senang kalau saya ditekan dan diintimidasi serta di salah-salahkan hanya karena dikeluarkannya 11 KPM itu dari daftar penerima PKH. Kenyataannya 11 KPM itu memang kehidupannya berkecukupan orang mampu apalagi 4 kepala keluarga (KK) yang merupakan keluarga Pak Sekdes, itu ke 4 nya adalah keluarga mampu yang punya kebun karet, kebun sawit yang luasnya berhektar-hektar dan memiliki sepeda motor 4 unit Apa itu tidak mampu ? Kenapa kok bisa menerima dana PKH? Sedangkan ada banyak keluarga miskin yang termasuk 7 kategori PKH di desa ini, tidak menerima. Bahkan meski kami para Kadus sudah mengusulkan, tapi setelah sampai di kantor Desa, data kami hilang begitu saja, Padahal yang di data para Kadus itu adalah data yang real, ” beber Megi dengan nada tinggi.
Megi juga menyayangkan sikap Kepala Desa Rambah Samo Barat (RSB) Yarmanis Daulay yang menyalahkan dirinya atas dikeluarkannya 11 KMP dari PKH. Menurut megi 11 KPM itu dikeluarkan karena dinilai mampu oleh pemerintah kecamatan dan pendamping PKH yang sudah meninjau ke lapangan.
” 11 KPM itu dikeluarkan karena dinilai mampu oleh pemerintah kecamatan dan pendamping PKH yang sudah meninjau langsung kondisi mereka di lapangan , bukan karena saya yang memandai-mandai. Tapi kenapa saya yang disalahkan,” tutur Megi kesal.
Mengenai PKH ini Megi minta Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu agar melakukan peninjauan ulang kembali data penerima PKH. Karena kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Banyak keluarga mampu yang menerima dana PKH, sedangkan yang betul-betul miskin tidak menerima.
” Kalau data 119 orang itu kita tinjau ulang masih banyak yang layak untuk dikeluarkan dari daftar penerima PKH. Karena masih banyak orang yang mampu di dalamnya.” ujar Megi
Sementara itu, salah seorang warga Danau Sati yang tengah berada di sekitar lokasi wawancara, Masni mengaku mendukung agar pemerintah melakukan peninjuan ulang terhadap penerima PKH di Desa RSB.
Menurut Masni, banyak sekali warga yang patut menerima PKH tapi tidak terdaftar sebagai penerima Sementara yang dinilai mampu dan berkecukupan justru menerima.
Masni juga menjelaskan tentang kehidupannya Janda anak dua itu mengaku iri dengan penerima PKH di Desa RSB.
” Jujur saya iri dengan penerima PKH yang ada di desa ini. Mereka sebagian mampu tapi kok dapat juga dana PKH sedangkan kami yang miskin kok gak dapat ya. Padahal kayak saya, anak saya dua orang usia sekolah, pekerjaan saya gak ada yang tetap, cuma upahan harian untuk kebutuhan harian dan makan anak-anak, suami pun udah lama berpisah, tapi kok gak dapat ya? Kami yang miskin inilah sebenarnya yang mengharapkan perhatian pemerintah,” ungkap Masni.
Permasalahan PKH yang tidak tepat sasaran ini menjadi permasalah urgent dan menjadi trending topik yang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat RSB sejak sepekan terakhir. Namun sangat disayangkan ketika Kepala Desa RSB, Yarmanis di hubungi via telfon untuk dikonfirmasi justru tidak menjawab panggilan dan dikirim sms pun tak di balas. (Ahmad)
