POTRET24.COM – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menyatakan akan memeriksa 9 kepala daerah di Maluku Utara yang telah mendeklarasikan diri mendukung Calon Presiden (Capres) 01 Jokowi-Ma’ruf beberapa waktu lalu di Jakarta.
Ancaman tersebut dilontarkan Ketua Bawaslu RI, Abhan kepada awak media usai menghadiri Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM pengawasan pemilu bagi Bawaslu Kabupaten /Kota se-Provinsi Maluku Utara di Grand Dafam Internasional Hotel Ternate, Provinsi Maluku Utara, Minggu (10/2/2019).
“Kami akan menindak lanjuti soal deklarasi itu, apakah dalam deklarasi kapasitas mereka sebagai kepala daerah atau pimpinan partai? Kami akan tindaklanjuti itu,” kata Abhan.
Deklarasi 9 Kepala daerah asal Maluku Utara itu dilakukan di Rumah Aspirasi Jokowi-Ma’ruf, Jalan Proklamasi, Minggu 3 Februari 2019 lalu.
Dimana ada enam kepala daerah hadir dalam deklarasi itu, yaitu Wali Kota Tidore Ali Ibrahim, Bupati Halmahera Barat Danny Missy, Bupati Kepulauan Sula Hendrata Theis, Bupati Halmahera Utara Frans Manery, Bupati Pulau Morotai Benny Laos, dan Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus.
Sementara tiga kepala daerah lainnya diklaim ikut mendukung, tapi berhalangan hadir yakni Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman, Bupati Halmahera Timur Muhdin, dan Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Alien Mus, serta belasan anggota DPRD Propinsi Malut lainnya.
Dalam kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM pengawasan pemilu 2019 di Maluku Utara siang tadi, Abhan mengaku Pengawasan pemilu di 2019 sangat kompleks serta perlu kesiapsiagaan bagi jajaran Bawaslu guna mengantisipasi berbagai hal pelanggaran.
“Fokus kami di Pileg Hingga Pilpres adalah pelanggaran Money Politik, juga netralitas ASN dan TNI-Polri,” ujarnya. (Lis)
