POTRET24.COM, PEKANBARU – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mewanti-wanti Pemerintah Provinsi Riau akan tingginya potensi bencana yang mengintai wilayah itu tahun-tahun mendatang. bencana yang masih perlu terus menjadi perhatian di Riau adalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan banjir.
Oleh sebab itu, Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB, Lilik Kurniawan mengatakan bahwa pembangunan di Provinsi Riau harus dilakukan berbasis pengurangan risiko bencana. Hal tersebut terungkap dalam pengukuhan pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Riau yang digelar di salah satu hotel di Pekanbaru, Rabu (14/11/2018) kemarin. Turut dilantik saat itu Haryanto SH selaku Ketua FPBR Riau.
“Beberapa bulan lagi kata, akan masuk musim kemarau. Maka rawan terjadi bencana karhutla. Yang akan kita hadapi kebakaran hutan dan lahan. Setiap tahun, kita mengalami kerugian yang besar. Kita harus punya strategi,” kata Lilik.
Untuk itu dia mengimbau agar bersama-sama ikut mengurangi risiko bencana yang akan terjadi. “Kurangi risiko bencana di Riau. Jangan sampai yang dilakukan menambah resiko baru untuk yang akan datang. Jangan wariskan risiko bencana kepada anak-anak kita. Jangan sampai bencana tambah parah,” kata dia.
“Kami beriinisiasi untuk membentuk forum. Saya lihat, ada dari LAM, Pramuka, Dinas Kesehatan, ada dari perusahaan, kepolisian, wartawan, mahasiswa juga. Jadi ini adalah kumpulan dari berbagai stakeholder di Riau,” sambungnya.
Dia juga menyampaikan, tugas FPRB Riau untuk memastikan pembangunan di Riau berbasis pengurangan risiko bencana.
“Masalah kebijakan. FPRB harus memberikan masukan ke DPRD dan Pemprov Riau. Termasuk soal tata ruang. Kalau kebakaran hutan, selalu yang dipertanyakan tata ruang,” katanya.
Kemudian, dari sisi kelembagaan. Menurutnya, bencana ini tak bisa diselesaikan oleh BPBD saja, tapi banyak peran pihak lainnya. “Bencana ini tak bisa diselesaikan oleh BPBD saja, relawan saja. Tapi semua pihak,” ujar Lilik.
Kemudian lanjutnya, terkait anggaran. Pemerintah mesti menganggarkan untuk penanggulangan bencana ini. “Kami akan minta bantuan agar memberikan masukan kepada gubernur dan DPRD. Forum ini mestinya harus ada anggaran di sana,” ujarnya.
Terakhir pemberdayaan masyarakat. Menurut dia, harus diciptakan masyarakat tangguh bencana. Penyuluhan harus dilakukan.
“Forum ini harus menciptakan masyarakat tangguh bencana. Ke depan, sudah saatnya KKN perguruan tinggi, untuk mengarahkan masyarakat tangguh bencana. Bagaimana mengajak masyarakat tangguh api. Pencegahan dan penanggulangan,” katanya.
Ketua FPRB Riau, Haryanto SH mengatakan, akan melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Terutama mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang berbasis pengurangan risiko bencana.
Namun dalam menjalankan tugas kata dia, perlu bimbingan berbagai pihak. “Sangat dibutuhkan peran dan fungsi semua pihak untuk ikut melakukan pengurangan risiko bencana. Baik itu pemerintah, BPBD, maupun swasta demi Riau aman dari bencana,” katanya.
“Kepada pengurus yang baru saja dikukuhkan, mari bersama bergandengan tangan untuk membuat aksi nyata. Kami juga akan bentuk cabang di kabupaten/kota,” katanya. (Lis)
