POTRET24.COM, DUMAI – Pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Dumai, Provinsi Riau telah dilakukan beberapa hari lalu. Perombakan kabinet baru tersebut mulai dari lurah, camat, dan beberapa kepala dinas diduga sarat kepentingan politik Walikota Dumai, Zulkifli AS.
Santer dikabarkan perombakan sejumlah pejabat itu tidak berkoordinasi dengan Wakil Walikota Dumai, Eko Suharjo. Selain itu, pelantikan digesa secara maraton. Isu yang berkembang wakil walikota tidak menandatangani SK pelantikan tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Gerindra Kota Dumai, Iskandar Hasan.
“Ini tahun politik dan kemungkinan-kemungkinan negatif bisa saja terjadi. Apalagi istri walikota Dumai ikut mencalonkan diri pada helat politik nanti, “terang Iskandar, Senin (1/10/2018).
Dia juga menyebutkan ada salah satu pejabat pada dinas perdagangan yang sebelumnya kepala seksi langsung menjabat sekretaris di kantor lingkungan hidup. Seharusnya kata Iskandar, dari kasi ke kabid dulu tapi kok bisa langsung diangkat menjadi sekretaris.
Iskandar mensinyalir ada indikasi beberapa pejabat yang menduduki posisi penting menyetor sejumlah uang kepada walikota.
Kemungkinan itu bisa saja terjadi, sebab soal suap-menyuap dan gratifikasi walikota bukan saja dalam lingkungan Pemko Dumai, bahkan prilaku itu sudah masuk ke tingkat Kementerian RI.
Sebagaimana kita ketahui walikota Dumai terlibat dalam kasus suap Dana Alokasi Khusus kepada Kementrian Keuangan RI bersama mantan kepala Bappeda Dumai, Marjoko dalam kasus tersebut.
“Pelantikan juga terkesan dipaksakan, pelantikan jam 10 undangan disebarkan jam 8 pagi. Kita menduga ada semacam yang disembunyikan oleh walikota Dumai. Itu baru salah satu contoh yang saya kasitau, kemungkinan-kemungkinan politik terburuk lainnya kita tidak tahu,” kata Iskandar.
Iskandar juga mengatakan, ada salah satu lurah belum setahun menjabat sudah dipindahkan. Seharusnya memakan waktu dua atau tiga tahun baru dipindahkan. Karna jika hanya dalam waktu setahun kerja apa yang bisa dibuat, karena waktunya sangat singkat.
“Kenapa waktu pelantikannya sangat mendadak, karena apabila diberi waktu yang panjang ini akan ribut. Namun dengan kondisi yang serba singkat dan tidak berkoordinasi dengan wakil walikota pelantikan tetap dijalankan, “sebut Iskandar. (Aprin)
