POTRET24.COM, PEKANBARU – Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pekanbaru, Andrawati mengatakan sampai saat ini belum ada keputusan dari pusat soal sistem pelaksanaan ujian tes CPNS dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).
“Saya belum dapat jelaskan karena belum ada pernyataan resmi dari pusat (BKN), ” ujar Andrawati seperti dilansir Tribunpekanbaru, Kamis (11/10/2018).
Sehingga pihaknya juga belum dapat memastikan apakah digelar daerah atau seperti apa, termasuk pelaksanaan CAT dengan Sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di sekolah. “Karena semuanya masih dalam proses, jadi saya belum dapat menjelaskan, “ujarnya.
Pendaftaran CPNS 2018 tinggal 3 hari ini. Pendaftaran di web SSCN, sscn.bkn.go.id akan ditutup pada 15 Oktober 2018 mendatang. Hingga Kamis kemarin total akun pelamar di web SSCN mencapai 4.146.047 orang dengan total pelamar selesai daftar: 2.572.891 orang dan pelamar CPNS selesai daftar: 2.550.363 orang. Pelamar di Pemprov Riau sendiri sudah 8.637 orang
Sebagaimana diketahui sebelumnya Kemenpan RB mengeluarkan kebijakan baru untuk pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan sistem computer assisted test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dilaksanakan Daerah masing-masing. Padahal sebelumnya sudah ditetapkan yang menggelar adalah BKN dan anggarannya juga sudah tersedia di BKN.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan aturan ini dikeluarkan pada 2 Oktober 2018. Dengan demikian pelaksanaan dilakukan daerah dengan biaya masing-masing dari daerah. Sedangkan tempatnya sesuai dengan pelaksanan UNBK di sekolah-sekolah yang memiliki perangkat komputer.
“Itu melalui surat Menpan tanggal 2 Oktober, kita sudah rapat dengan BKD se Riau. Yang bermasalah itu, CAT yang gunakan sistem UNBK, daerah keberatan, “ujar Ahmad Hijazi.
Sebelumnya BKN sudah MoU dengan Menpan-RB, untuk tes CPNS digelar BKN dimana khusus Riau akan digelar di empat titik, yakni di kantor BKN Regional XII, Kota Pekanbaru, Dumai dan Meranti. “Anggarannya semua BKN dan sudah tersedia pada BKN, sekarang kebijakan baru disuruh dilaksanakan Daerah, tentu butuh anggaran untuk transportasi, keamanan dan anggaran lainnya,” ujar Sekda.
Sekda juga melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB ini, dinilai terlalu mepet. Sehingga sulit untuk mempersiapkannya oleh daerah. Terutama persiapan anggaran. “Risikonya, dana harus disiapkan kabupaten/kota. Waktu sudah mepet, sulit untuk ini,” ujar Ahmad Hijazi.
Dalam waktu dekat, pemerintah kabupaten/kota se Riau akan menyampaikan keberatan atas kebijakan Kemenpan RB tersebut. “Kabupaten/kota akan sampaikan keberatan,” ujarnya.
Pemprov Riau juga lanjut Ahmad Hijazi, sudah berkonsultasi dengan pihak Kantor Regional BKN XII. Ketika itu, BKN juga menyebut, jika CAT dilaksanakan dengan sistem UNBK, maka anggaran pelaksanaan CAT di BKN tak terpakai.
“Kalau ini dilaksanakan di sekolah, maka anggaran BKN tidak bisa digunakan. Ini adalah persoalan berat. Kalau anggaran ini tidak ada di daerah, ini akan jadi persoalan lagi yang muncul,” ungkapnya. (Lis)
