POTRET24.COM, PEKANBARU – Terus melemahnya nilai rupiah atas Dolar Amerika diklaim tidak akan mengganggu proyek pembangunan di Provinsi Riau. Kegiatan tetap dilaksanakan berdasarkan kontrak.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Dadang Eko Purwanto, Rabu (5/9/2018). Dipastikan melemahnya rupiah sampai saat ini tidak berdampak kepada proyek pembangunan di Provinsi Riau.
Walau rupiah melemah, namun proyek pembangunan tidak terpengaruh hal tersebut. Karena di kontrak anggarannya sudah ditetapkan, dan anggarannya juga sudah dialokasikan. “Tetap sesuai kontrak, tidak ada eskalasi dan lainnya. Tidak ada dampak sama sekali,” kata Dadang.
Terkait penggunaan bahan, naiknya harga material dan segala dampak naiknya dollar, menurut dia hal itu merupakan resiko pihak rekanan.
“Kalau pun ada dampak, itu risiko pihak rekanan, bukan kepada kita. Pekerjaan tetap harus sesuai kontrak. Seperti apa dari awal, tetap begitu pelaksanaannya,” tuturnya.
Ditanya apakah ada apakah anda kemungkinan pihak rekanan mengajukan keberatan karena dampak dari melemahnya rupiah tersebut, menurut Dadang kemungkinan tersebut ada, apalagi jika rupiah semakin melemah nantinya.
Namun demikian, pihaknya tidak bisa mengakomodir keberatan tersebut, karena kontrak tersebut sudah dipayungi hukum. “Bisa jadi ada keberatan nanti dari pihaknrekanan, tapi kita tidak boleh akomodir, justru salah kita kalau akomodir, karena kontrak dipayungi hukum,” ungkapnya.
Diakuinya, saat naiknya BBM beberapa waktu lalu pihak rekanan pernah mengajukan keberatan, namun pihaknya tetap tidak bisa mengakomodir hal itu.
Kalau pun ada kegiatan yang ditunda, hal tersebut menurut Dadang bukan karena melemahnya rupiah, namun karena hal lain, misalnya teknis, atau pun defisit yang sudah dibahas sejak jauh-jauh hari.
Ditanya berapa jumlah proyek pembangunan yang berkemungkinan akan ditunda karena masalah lain tersebut, Dadang tidak bisa pastikan karena prosesnya ada di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Riau.
“Sejauh ini belum ada dipastikan satupun proyek yang akan ditunda, karena semua prosesnya berjalan. Tapi kalau masalah teknis nanti ditunda, itu kewenangan TAPD yang memutuskan, bukan kami,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman mengatakan, melemahnya rupiah dipastikan akan berimbas kepada harga barang bahan pembangunan.
Namun hal itu menurutnya menjadi tanggungjawab pihak rekanan untuk tetap menyelesaikan pekerjaan, bagaimanapun kondisinya.
“Dalam kontrak tidak ada dicantumkan soal jika melemahnya rupiah, jadi, bagaimana pun kondisinya pekerjaan tetap harus dituntaskan,” ujarnya.
Ia berharap, agar melemahnya rupiah tersebut segera dicarikan solusinya oleh pemerintah pusat, karena hal tersebut tidak hanya berdampak kepada rekanan, tapi juga masyarakat pada umumnya dan segala sektor. (Lis)
