DPR Minta Penerapan Zonasi Guru Tak Terburu-buru

“Jangan terburu-buru menerapkan sistem tersebut sebelum memiliki data yang valid,” ujar Bambang dalam siaran persnya, Kamis (30/8/2018).

Selanjutnya, hasil survei itu menjadi data pegangan untuk merumuskan kebijakan.  “Termasuk melakukan pemetaan mendalam dan dan memvalidasi jumlah guru di setiap daerah agar sistem kelak berjalan secara efektif saat diterapkan,” tuturnya.

Lebih lanjut Bamsoet juga mendorong Kemendikbud melakukan evaluasi dan perbaikan atas sistem zonasi yang sudah diterapkan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) beberapa waktu lalu untuk dibandingkan dengan kebijakan tentang pemerataan guru.

“Agar kelemahan yang terjadi pada sistem zonasi PPDB tidak terjadi pada sistem zonasi guru PNS jika rencana tersebut diterapkan,” harapnya.

Selain itu Bamsoet juga mengingatkan Kemendikbud untuk memperhatikan unsur geografis dan mendorong perbaikan infrastruktur untuk sekolah yang berada di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T).

“Ini juga demi mendukung sistem zonasi PPDB dan zonasi guru,” cetusnya.

Sebelumnya,  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana menerapkan sistem zonasi sebagai rujukan untuk memeratakan guru di Indonesia. Sehingga nantinya selain zonasi untuk siswa, pemerintah juga akan menerapkan zonasi untuk guru yang berstatus PNS.

Rencananya, pada pertengahan Oktober 2018 ini Mendikbud Muhadjir Effendy akan berdialog dengan seluruh dinas-dinas pendidikan untuk membahas rencana tersebut. (*)

Sumber : antara