Potret24.com- Pembangunan Rumah sederhana Sehat di Provinsi Riau, sudah tergolong kategori bagus. Program Pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau serta Pemerintah Kabupaten dan kota saling bersinergi.
Semua program itu, tidak akan terlaksana jika tidak didukung oleh pihak pihak terkait. Salah satu pihak yang berperan yaitu Perusahaan Pengembang perumahan. Untuk Riau selama tahun 2017 lalu, sudah terbangun sebanyak 19.203 unit rumah murah.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Perumahan Kawasan dan Pertanahan Provinsi Riau, Muhammad Amin.
Amin menjelaskan, bahwa pembangunan rumah di Riau sejauh ini masih tinggi serapannya. Terbukti besaran perbandingan antara kepemilikan rumah sendiri dengan jumlah rumah tangga yang ada atau “backlog” masih sekitar 218.000 unit. Sedangkan pembiayaan pembangunan rumah murah di Riau pada 2017 beragam.
“Pembangunan ini baik secara swadaya maupun bantuan kabupaten/kota hingga dana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” kata Muhammad Amin saat acara HUT ke-9 dan Rakernas Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (Apernas) di Pekanbaru.
Lebih lanjut Amin menceritakan, Kementeran PUPR sendiri telah menbangun rumah sederhana sehat berupa rumah khusus di Riau, tepatnya bagi nelayan di Meranti sebanyak 100 unit, ada juga yang dibangun oleh para pengembang lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Syarat KPR Sejahtera FLPP (KPR Bersubsidi) sekitar 11.900 unit, lewat perseorangan dan sebagainya.
“Pembanguan 19.203 unit rumah murah ini sebagai kontribusi pemerintah Riau dalam menekan “Backlog” yang secara nasional kata data BPS mencapai 11 juta lebih,” urainya.
Untuk mewujudkan program satu juta rumah Presiden Joko Widodo, kini Pemprov Riau sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah tentang perumahan.
“Perda ini kini dalam tahap finalisasi mudah-mudahan regulasi yang dapat mempercepat perumahan sehingga menekan kendala yang menghambat selama ini,” tambahnya.
Sementara itu, Dadang Rukmana Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyatakan salah penghambat pembangunan perumahan murah di daerah adalah masalah perizinan yang lambat dan berbelit-belit.
“Kami masih terima laporan ada perizinan pembangunan perumahan sampai dua tahun belum selesai, ini yang kita minta di daerah agar diberantas, ” ujarnya.
Pria kerap disapa Warner ini mengatakan, bahwa Rangkaian kegiatan pada hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar.
“Semua para utusan menyetujui hal-hal yang dibahas didalam Rapat tersebut, termasuk untuk target Program Kerja Sejuta Unit Rumah dari Pemerintah Pusat, dan kemudahan urusan ke birokrasi,”paparnya.
Warner menghimbau agar pembangunan rumah murah bisa berjalan dengan lancar. Sehingga program rumah sederhana sehat untuk masyarakat miskin dapat memiliki tempat tinggal yang ideal.
Hal senada juga diutarakan Ketua DPW Apernas Nangro Aceh Darussalam Mahdi Amin.
Ia mengungkapkan, bahwa Acara tersebut sudah berjalan dengan baik dan lancar.
“Selamat kepada para Panitia maupun dari Unsur Pengurus DPW dan DPD Apernas se-Provinsi Riau, yang telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyukseskan Acara ini” sebut Mahdi.
Sementara terkait dengan program sejuta rumah dari pemerintah pusat, menurut Mahdi, hingga kini baru terealisasi sekitar 300 ribu unit. Dan Apernas sendiri turut berkontribusi untuk itu.
“Agar program ini berjalan semakin baik dan lancar, Apernas berharap, janganlah segala urusan-urusan yang berhubungan dengan itu dipersulit, hendaklah regulasinya dipermudah,” ungkapnya. (Patar Simanjunrak)
