free website hit counter
Potret Hukrim 

Tolak Kasasi Jaksa, MA Vonis Bebas Dahlan Iskan

Potret24.com – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejari atas kasus korupsi pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) dengan terdakwa Dahlan Iskan. Hal ini membuat Dahlan bebas.

Meski demikian, pihak MA masih belum mengunggah salinan putusannya ke dalam situsnya, lantaran proses minutasi belum selesai. Karena itu, pertimbangan hukumnya masih belum terlihat.

“Mengenai pertimbangan hukum, sekarang proses penyusunan putusan atau istilahnya minutasi putusan. Sehingga dalam proses minutasi ini, kami belum bisa menyampaikan pertimbangan Majelis,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, di kantornya, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Dia menegaskan, pihaknya tak bisa memberikan tenggat waktu dalam proses minutasi tersebut. Meskipun, putusannya sudah keluar dari 22 April 2019 kemarin atau sudah seminggu.

“Ini masih seminggu. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Karena ini menyangkut kewenangan majelis, paniteranya untuk menyusun redaksi putusan tersebut,” katanya.

Korupsi  Mobil Listrik

Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan 16 mobil listrik pada PT BRI (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pertamina (Persero) di awal tahun ini. Kejaksaan menerbitkan surat perintah penyidikan tanggal 26 Januari.

Proyek mobil listrik di tahun 2013, saat Dahlan menjabat sebagai Menteri BUMN. Dahlan meminta tiga perusahaan pelat merah tersebut untuk menjadi sponsor pengadaan mobil listrik guna mendukung KTT APEC di Bali.

Setelah proyek rampung dikerjakan, 16 mobil listrik berjenis electric microbus dan electric executive bus rupanya tak dapat digunakan karena tidak dibuat sebagaimana mestinya. Mobil itu hanya diubah di bagian mesin, sehingga fungsi mobil tidak optimal. Hasil uji di ITB menyatakan kinerja mesin tidak optimal. Ini menyebabkan mesin cepat panas dan rusak.

Direktur Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi selaku pelaksana proyek divonis tujuh tahun penjara dan diminta uang pengganti Rp 17 miliar oleh Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/3/2016). Dasep dinilai terbukti memperkaya diri sendiri sehingga menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp 28 miliar.

Upaya praperadilan Dahlan pun pupus setelah ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (14/3). Kuasa hukum Dahlan waktu itu, Yusril Ihza Mahendra kecewa. Menurutnya, keputusan hakim hanya berdasarkan pengembangan, bukan karena fakta-fakta di lapangan.

“Ya keputusannya seperti itulah jadi permohonan praperadilan ditolak dan hakim buat pendirian bahwa hasil pengembangan itu boleh. Padahal dalam prakeputusan praperadilan sebelumnya mengatakan bahwa hasil pengembangan itu tidak boleh dilakukan. Karena pengembangan itu bukan fakta, itukan analisis,” kata Yusril kala itu.

Komentar berbeda datang dari Jaksa Agung M Prasetyo. Dia mengaku senang hakim menolak seluruh gugatan Dahlan.

“Satu hal yang saya pikir cukup menggembirakan. Bahwa saya dengar laporan tadi, tuntutan praperadilan Dahlan Iskan ditolak sepenuhnya,” singkat Prasetyo di hari yang sama.

Selain kasus pelepasan aset BUMD Pemprov Jatim dan mobil listrik, Kejaksaan juga menetapkan Dahlan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan proyek pembangunan 21 gardu induk Jawa-Bali-Nusa Tenggara Barat senilai Rp 1,063 triliun periode tahun 2011-2013. (Lis)

Related posts