free website hit counter
Potret Politik 

Bawaslu Protes Larangan Napi Kasus Zina Ikut Pilkada

Potret24.com, Jakarta- Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menolak aturan yang melarang narapidana kasus zina mencalonkan diri di Pilkada Serentak 2020 selama ukurannya tidak jelas. Aturan itu tercantum dalam draf revisi Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan kepala daerah. “Kalau parameternya tidak jelas, jangan diatur. Nanti jadi masalah lagi,” kata Bagja saat ditemui di kantor Indonesian Legal Roundtable, Jakarta, Senin (7/10/2019). Bagja menyayangkan tak ada definisi jelas soal zina di dalam aturan tersebut seperti di KUHP. Di KUHP, kata Bagja, zina diatur sebagai hubungan seks yang dilakukan…

Baca Selanjutnya
Potret Politik 

Bawaslu di Riau Mulai Usulkan Anggaran Pilkada Serentak 2020

Potret24.com, Pekanbaru- Sembilan kabupaten/kota di Riau dipastikan akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 mendatang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat mulai mengajukan anggaran. Demikian dikatakan Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan. “Memang persiapan sudah dimulai sejak saat ini. Kami sedang mengajukan anggaran kepada pemkab/pemkot masing-masing,” sebut Rusidi, Kamis (20/6/2019). Lebih jauh disampaikan Rusidi, tahapan resmi untuk pilkada serentak 2020 belum keluar secara resmi. Baik berbentuk Peraturan KPU (PKPU) maupun Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) RI. Maka dari itu, sembari menunggu tahapan secara resmi, Bawaslu bakal melaksanakan tahapan secara normatif. Karena untuk pengawasan, biasanya baru akan mulai…

Baca Selanjutnya
Potret Politik 

Bawaslu Putuskan Sri Mulyani dan Luhut Tak Langgar Aturan Pemilu

POTRET24.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan tidak ditemukan unsur kampanye terselubung yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal itu berdasar hasil penelitian dan pemeriksaan terkait gestur satu jari keduanya saat acara pertemuan IMF-World Bank yang digelar di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10/2018). Putusan tersebut tertera dalam pemberitahuan resmi tentang laporan Bawaslu yang diumumkan pada Selasa (6/11/2018). Luhut dan Sri Mulyani dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana pasal 547 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Pasal tersebut berkaitan dengan larangan pejabat negara…

Baca Selanjutnya
Potret Politik 

Lusa, Bawaslu Putuskan Dugaan Pelanggaran Kampanye Jokowi-Maaruf Amin

POTRET24.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan memutuskan status kasus dugaan pelanggaran kampanye yang terkait dengan pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada pekan depan. Masing-masing putusan rencananya akan dibacakan pada Selasa (6/11/2018) dan Rabu (7/11/2018). Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, mengatakan pada Senin (5/11/2018) Bawaslu rencananya menggelar pleno untuk membahas status kasus dugaan pelanggaran dalam aksi angkat jari yang dilakukan oleh Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati. “Jadi kemungkinan kasus Pak Luhut dan Ibu Sri Mulyani ini bisa kami umumkan statusnya pada Selasa,” ujar Ratna kemarin.…

Baca Selanjutnya
Potret Politik 

Sri Mulyani-Luhut Diperiksa Bawaslu Soal Pose 1 Jari

POTRET24.COM – Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapat 28 pertanyaan dari tim pemeriksa Bawaslu. Keduanya dimintai keterangan mengenai pose 1 jari di penutupan IMF-WB di Bali. “Jadi kami menyiapkan 28 pertanyaan seputar isi dari laporan yang disampaikan pelapor berkaitan dengan kegiatan annual meeting IMF-World Bank di Bali. Diduga oleh pelapor ada dugaan pelanggaran pemilu yang mana dalam isi laporan disebutkan dugaan pelanggaran atas Pasal 282, 283, dan 457, tindakan pejabat negara yang menguntungkan atau merugikan paslon tertentu pada kegiatan kampanye,” kata anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, di Bawaslu, Jl…

Baca Selanjutnya
Potret Politik 

Sebulan Masa Kampanye, Bawaslu Catat 309 Temuan Pelanggaran

POTRET24.COM, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat sebanyak 309 kasus dugaan pelanggaran kampanye yang tercatat sejak awal kampanye 23 September 2018. Mayoritas kasus tersebut merupakan hasil temuan Bawaslu. “Berdasarkan data Bawaslu, ada 309 kasus dugaan pelangggaran kampanye. Kasus ini terdiri dari 199 temuan dan 110 laporan,” ujar Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ratna Dewi Pettalolo, ketika dijumpai wartawan di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2018). Dia menjelaskan, berdasarkan jenisnya dugaan pelangggaran ini terdiri dari 128 kasus yang menyangkut administrasi, 35 kasus pelanggaran hukum lain, 26 kasus pelanggaran etik,…

Baca Selanjutnya
Potret Politik 

TPJ Minta Bawaslu Kawal Kampanye Damai

Potret24.com- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk mengawal kampanye damai dengan memaksimalkan fungsi dan peran pengawasan dan penindakan jelang pemilu 2019. Hal itu disampaikan koordinator Nasional Tim Pembela Jokowi (TPJ) Nazaruddin Ibrahim kepada Potret24, Rabu (26/09/2018). Lewat rilis melalui email, sebagaimana diterima Potret24, TPJ mengungkapkan bahwa permintaan pengawalan kampanye damai dilakukan untuk menghindari dan mereduksi terjadinya perbuatan hasut fitnah dan adu domba di tengah masyarakat. “Bawaslu bisa berperan lebih maksimal lagi dalam mencegah terjadinya hasut fitnah, provokasi dan agitasi dalam masyarakat,” kata Nazaruddin (26/09/2018). Menurutnya, pihaknya mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya…

Baca Selanjutnya
Potret Politik 

Komisioner Ungkap 4 Dosa Bawaslu

POTRET24.COM – Mantan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wahidah Syuaib menyebut empat ‘dosa’ Bawaslu terkait ketidakpatuhan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan. Akibatya, 12 bakal calon legislatif yang merupakan mantan narapidana korupsi diloloskan sebagai bakal caleg 2019. Pertama, jika Bawaslu menganggap KPU tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu atau tidak sesuai dengan HAM, seharusnya Bawaslu mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, hal itu tidak dilakukan oleh Bawaslu. “Itu sah-sah saja ragu (soal PKPU). Tapi kenapa tidak manfaatkan haknya untuk uji…

Baca Selanjutnya
Potret Nasional 

Bawaslu Temukan 202 Bacaleg Mantan Napi Korupsi

POTRET24.COM – Bawaslu RI beserta jajarannya menemukan 223 mantan narapidana mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di setiap tingkatan. Sebanyak 202 bacaleg di antaranya berlatar belakang narapidana korupsi. Temuan dari hasil pengawasan itu lebih banyak dibandingkan sebelumnya yang mencapai 199 bacaleg. “Kami input data lagi, kemudian melakukan cek data. Didapat 223. Setelah dicek lagi, yang mantan narapidana korupsi hanya 202. Nah yang lain-lainnya mantan-mantan napi kasus pembunuhan,” ujar Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, Rabu (1/8/2018) dinihari. Namun, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan…

Baca Selanjutnya